Slamet Baru Tahu Informasi Penghapusan Bansos dari Facebook

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Nunukan, Slamet Riyadi mengaku hingga kini belum menerima edaran mengenai penghapusan bansos.

TRIBUN KALTIM/RAHMAD TAUFIK
Ilustrasi - Terdakwa Khairuddin hadir dalam sidang kasus penyalahgunaan dana bansos di PN Tenggarong. 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Nunukan, Slamet Riyadi mengaku hingga kini belum menerima edaran mengenai penghapusan sejumlah item bantuan sosial (bansos).

Ia malah baru mengetahui dari jejaring sosial  Facebook informasi mengenai instruksi Presiden Joko Widodo kepada Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo untuk menghapus dana bantuan sosial semua pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

"Barusan saya baca di Facebook teman. Itu kan baru instruksi dan belum semuanya. Ada bebarapa saja yang dihapus. Tapi sampai sekarang belum ada edaran," ujarnya, Selasa (23/12/2014).

Untuk mengetahui lebih jelas informasi dimaksud, Slamet berusaha menghubungi Badan Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

"Saya telepon tetapi belum diangkat. Tetapi kemungkinan besar, kalau saya baca di facebook mulai tahun depan sudah berlaku. Cuma bagaimana-bagaimana penghapusannya, kita belum tahu," ujarnya. (BACA: Baharuddin Demmu Setuju Bansos Dihapus Bertahap).

Dia mengatakan, setelah Presiden memberikan instruksi kepada Menteri Dalam Negeri, tentu selanjutnya akan ada tindaklanjut melalui edaran kepada seluruh Pemerintah Daerah.

"Sekarang kan masa transisi. Saya saja baru baca di Facebook teman," ujarnya.

Slamet mengungkapkan, pada tahun ini Pemkab Nunukan menyalurkan bantuan sosial untuk ribuan warga. Misalnya untuk sekitar 600 kepala keluarga korban kebakaran dan sekitar 1.000 beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa.

"Bantuan sosial kita salurkan kepada korban kebakaran, bantuan orang berobat, BPJS, beasiswa pelajar dan mahasiswa kita bantu," katanya.
Selain menyalurkan bantuan sosial, pihaknya juga menyalurkan dana hibah diantaranya untuk rumah ibadah.

"Kalau ormas di Kesbang. Kalau PAUD hibah di Dinas Pendidikan. Mulai tahun ini masjid tetap kami tetapi hibah," ujarnya.

Meskipun menangani penyaluran bantuan sosial dan hibah kepada masyarakat, dia tidak tahu besarnya anggaran yang disalurkan pada tahun ini.
"Alokasinya ada  di Keurangan. Bagian sosial hanya mengurus administrasinya saja. Kalau mau tahu rincian ke Bagian Keuangan," katanya.

Pada tahun depan, pihaknya juga mengusulkan bantuan sosial untuk nilai yang sama.

"Kami hanya mengusulkan yang menetapkan TAPD. Tapi bansos kita kecil kok. Tidak nyampai Rp 20 miliar. Tapi berapa persisnya silakan ke Keuangan. Mereka yang tahu angkanya," katanya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved