Wawali Tarakan Tolak Instruksi Jokowi soal Penghapusan Dana Bansos

Wakil Walikota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat, menentang dan menolak instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penghapusan dana bansos.

Wawali Tarakan Tolak Instruksi Jokowi  soal Penghapusan Dana Bansos
kopel-online.or.id
Ilustrasi

Laporan Wartawan Tribun Kaltim  Junisah, M Arfan, dan Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Wakil Walikota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat, menentang dan menolak instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penghapusan dana bantuan sosial di semua daerah.

"Saya sama sekali tidak sependapat dengan Presiden Jokowi kalau bansos dihapuskan sama sekali. Sebaiknya bansos itu dipilah-pilah saja. Sebab ada bansos yang yang dibutuhkan masyarakat, salah satunya kelompok nelayan ini harus kita bantu," ucapnya, Selasa (23/12/2014). 

Menurut pria yang akrab disapa Arief, mulai tahun 2015 pemberian bansos di Pemkot Tarakan dipilah-pilah, termasuk jumlah pemberian dana bansos berkurang. "Dulu yang mendapatkan bansos bisa mencapai ratusan juta, tapi di tahun 2015 ini kita batasi jumlahnya maksimal Rp 50 juta atau Rp 25 juta," ujarnya.  

Orang nomor dua di Tarakan mengatakan, jumlah pemberian dana bansos di tahun 2015 berkurang karena Pemkot Tarakan juga mengalami defisit anggaran. "Sehingga APBD tahun 2015 kita prioritaskan yang paling utama, seperti infrastruktur yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.

Asisten III Bidang Sosial Maryam membenarkan, tahun 2015 pemberian dana bansos diperketat baik penerima bansos dan jumlah bansos yang diterima. Berkurangnnya anggaran dana bansos  karena Pemkot Tarakan mengalami defisit anggaran.

"Rencananya tahun 2015 dana hibah dan bansos berkurang dari Rp 50 juta menjadi hanya Rp 25 juta. Bahkan tidak diperkenankan  bagi penerima hibah dan bansos mendapatkan bantuan secara terus menerus. Misalnya saja LSM dan paguyuban yang tahun ini sudah dapat, berarti tahun 2015 tidak boleh lagi," ujarnya. (BACA: Sudah Bertahun-tahun Kasus Bansos Rp 108 Miliar di Kukar tak Selesai).

Terpisah, Pemprov Kaltara menganggap penghapusan bansos kurang tepat diterapkan di Kaltara. Pasalnya, dana bansos masih perlu disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Bansos di Kaltara masih perlu. Tetapi permasalahan umum di daerah banyaknya tidak tepat sasaran. Kalau pada intinya masyarakat masih membutuhkan hibah maupun bansos," ujar  Rohadi, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Kemasyarakatan Setprov Kaltara, Rohadi saat ditemui Tribun di ruang kerjanya, (23/12/2014).

Ia juga menjelaskan, Kaltara semenjak dibentuk belum pernah melakukan penyaluran dana bansos. Bahkan pemberian dana hibah kepada sejumlah organisasi semi pemerintah baru dilakukan pada akhir-akhir tahun 2014 ini.

"Di Kaltara, penerima bansos belum ada, karena masih baru. Sedangkan dana hibah sudah kami salurkan kepada beberapa organisasi yang membantu penyelenggaraan pemerintah seperti KONI, dan KNPI," sebutnya.

Alhasil, anggaran hibah dan bansos yang sudah teranggarkan kurang lebih Rp 47 miliar dalam APBD 2014 Kaltara, yang tersalurkan pun terbilang minim. Hal ini jelas Rohadi disebabkan oleh organisasi-organisasi yang jumlahnya masih relatif sedikit.

"Bansos dan hibah itu sekitar Rp 47 miliar. Tetapi itu juga tidak semua tersalurkan, hanya sebagian kecil. Kami hanya memberi pagu dana jika terbentuk organisasi misalnya terbentuk MUI Kaltara, Kwarda Kaltara, Dewan Pendidikan Provinsi. Tetapi nyatanya banyak organisasi tersebut belum terbentuk. Jadinya dana itu tidak tersalurkan," bebernya.

Perihal anggaran hibah dan bansos tahun 2015 lanjut Rohadi, kemungkinan besar sudah dapat dimaksimalkan lantaran Dwan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara juga dipaastikan telah terbentuk. Untuk alokasi anggarannya jelas Rohadi, kurang lebih sama dengan besaran anggaran hibah dan bansos tahun 2014, senilai Rp 47 miliar.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved