Tambak di 160 Pulau Bakal Diinventarisir

Lanjut Amier menjelaskan, saat ini kawasan tambak yang berada di kawasan KBK pada umumnya tersebar di 160 pulau-pulau kecil di Kaltara.

Tambak di 160 Pulau Bakal Diinventarisir
TRIBUN KALTIM / M ARFAN
Tampak dari tambak di wilayah daratan kabupaten Bulungan. Rencananya, dalam waktu dekat tambak-tambak di Kaltara akan dialih fungsi status dari kawasan KBK menjadi KBNK. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Sedikitnya 52.000 hektar luasan tambak di Kaltara yang masuk dalam wilayah Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) bakal diinventarisir kebenarannya.

Hal tersebut menyusul terbitnya Memorandum of Understanding (MoU) empat kementerian terkait alih fungsi status KBK menjadi Kawasan Budidaya non-Kehutanan (KBNK) yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala DKP Provinsi Kaltara, Amier Bakri Berdasarkan petunjuk dalam MoU tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara, Amier Bakri menjelaskan, provinsi diinstruksikan membentuk tim percepatan alih fungsi KBK menjadi KBNK sesegera mungkin. Rencananya, dalam waktu dekat DKP Provinsi akan melakukan pertemuan dengan DKP Kabupaten/Kota untuk membentuk tim percepatan alihfungsi ini sekaligus melaksanakan inventarisir data tambak di Kaltara.

“Syaratnya, tim percepatan itu diketuai oleh Kepala BPN Provinsi dan anggotanya berasal dari Biro Tapem (Tata Pemerintahan) dan DKP Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jadi nanti akan diundang untuk menginventarisir tambak yang masuk dalam kawasan budidaya kehutanan,” jelasnya.

Lanjut Amier menjelaskan, saat ini kawasan tambak yang berada di kawasan KBK pada umumnya tersebar di 160 pulau-pulau kecil di Kaltara. Oleh karenanya, untuk mempermudah inventarisir yang akan dilakukan, kabupaten/kota diminta untuk menyerahkan data-data valid tentang pertambakan di daerahnya.

“Data valid ini maksudnya luasan tambak di kabupaten/kota yang bersangkutan berapa luas.  Pemiliknya petambaknya harus jelas ada berapa orang, kemudian setiap petambak itu memiliki berapa tambak dan luasan tiap tambaknya berapa hektar. Jadi semua yang dilaporkan ini harus riil di lapangan,” jelasnya.

Inventarisir untuk alihfungsi kawasan ini jelas Amier dilakukan untuk meminimalisir kerusakan lingungan akibat pembukaan tambak yang tidak terkendali dan cenderung merusak lingkungan. Selainnya, alifungsi status kawasan KBK menjadi KBNK, akan membuat petambak di Kaltara memperoleh jaminan atas usaha pengelolaan tambak.

“Kalau sudah alih status itu sudah bisa memiliki sertifikat dan bisa dijadikan jaminan untuk penambahan modal perbaikan infrastruktur tambak. Kalau statusnya jelas dan tambak tertata jelas juga akan menguntungkan terutama pada peningkatan PAD (pendapatan asli daerah),” tandasnya.

DKP menargetkan inventarisasi data tambak untuk alihfungsi kawasan dari KBK menjadi KBNK ini tuntas pada pertengahan Januari ini.(*)

Ikuti perkembangan berita lainnya dengan like Facebook TRIBUNKALTIM.CO dan follow @tribunkaltim

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved