30 Hari PNS Pemprov Kaltim Ini Tidak Masuk Tanpa Alasan

PNS di lingkup Pemprov Kaltim yang tidak masuk kerja tanpa alasan jelas akan mendapat sanksi berupa pemotongan tunjangan penghasilan 5 Persen

TRIBUNKALTIM/RAFANTO A DWINANTO
PERIKSA - Wagub Kaltim Mukmin Faisyal memeriksa daftar hadir PNS di Samsat Jl KH Wahid Hasyim beberapa waktu lalu_Rafan A Dwinanto 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Setiap pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemprov Kaltim yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas akan mendapat sanksi berupa pemotongan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, M Yadi Robyanoor, Minggu (4/1). "Dipotong 5 persen. Sebenarnya sanksi pemotongan TPP ini ringan karena berapa sih 5 persen dari TPP itu.  Tapi yang berat itu sanksi administrasinya," tegas Robi, sapaan akrab M Yadi Robyannoor.

Pekan depan, BKD akan memanggil seluruh pegawai Eselon IV di lingkup Pemprov Kaltim. Menurut Robi, hal ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Gubernur Kaltim, Mukmin Faisjal, akhir pekan lalu.
"Konsekuensinya, kita panggil seluruh Eselon IV yang melanggar. Kalau terbukti sengaja lalai, bisa dapat sanksi tingkat sedang," sebutnya.

Dalam sidak lalu, dua PNS dikenai sanksi tingkat berat yakni, penurunan pangkat selama tiga tahun. Dua PNS ini tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas, selama 30 hari. "Akumulasi ketidakhadiran dalam setahun. Ada 30 kali tidak masuk kerja tanpa keterangan," ungkap Robi.

Dijelaskan Robi, kewajiban dan larangan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. "Ada 17 kewajiban dan 15 larangan. Satu diantara kewajiban yang pokok yakni masuk kerja dan mengisi daftar hadir. Tidak ada alasan tidak mengisi daftar hadir," urainya.

Pengawasan PNS, kata Robi, dilakukan secara berjenjang, mulai dari Eselon IV sampai Eselon II. "Kalau ada yang tidak isi absen, harusnya Eselon IV segera melapor ke Eselon III dan Eselon II, sehingga bisa langsung diambil sikap. Makanya kita akan panggil semua Eselon IV pekan depan," tegasnya.

Terkait dengan sistem evaluasi bagi pegawai, pihaknya harus melakukan evaluasi setiap bulan. Selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya karena tanggal 7 per bulan harus sudah diserahkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pegawai yang disiplin.

"Besaran TPP menyesuaikan tingkat kehadiran pegawai, yakni yang bagus diberi penghargaan dan yang kurang baik diberi sanksi berupa pemotongan TPP yang disesuaikan bentuk pelanggar.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltim menggelar sidak ke beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Kaltim. Sidak ini bertujuan memantau tingkat disiplin pegawai usai menikmati libur tahun baru. (rad)

TPP PEGAWAI PEMPROV KALTIM
Eselon IV                 : Rp 6,5 juta
Eselon III                  : Rp 10  juta
Eselon II        : -
Eselon I        : -

Non Eselon
Golongan IV           : Rp 4 juta
Golongan III           : Rp 3,5 juta
Golongan II/I         : Rp 3 juta. (rad)

Sumber: Tribun Kaltim
Tags
PNS Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved