Perda Perlindungan Masyarakat Adat Kutim Belum Digodok

Pemkab Kutai Timur belum berniat mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

SANGATTA, TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur belum berniat mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kabag Hukum Setkab Kutim, Nora Ramadhani, sampai saat ini pihaknya belum punya acuan untuk membuat regulasi dalam pemberian pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Terlebih lagi, peraturan daerah (Perda) di tingkat provinsi juga belum terbentuk.

"Bicara soal perda ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perda tata ruang yang harus mengacu atau merujuk pada pemerintah pusat dan provinsi. Nah, sampai saat ini kita belum punya acuan untuk perlindungan adat itu," ujarnya.

Nora menyatakan, Pemkab Kutim saat ini masih melihat dan menunggu perkembangan Pansus DPRD Provinsi Kaltim yang membahas perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Walaupun sudah beberapa kali pemkab dipanggil ke provinsi untuk memberikan masukan terkait hal tersebut, namun hingga kini belum juga membuahkan hasil.

"Pada intinya ruh dari perda tersebut bagaimana pemerintah melakukan perlindungan kepada masyarakat adat. Pemerintah harus memisahkan antara tanah adat dengan tanah negara sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan saat ini lebih dikenal tanah negara yang di dalamnya ada tanah ulayat atau adat," katanya.

Lebih lanjut, Nora mengatakan, untuk memutuskan apakah di suatu daerah ada potensi adat atau ulayat, maka harus dilakukan kajian dan penelitian yang panjang. Diakuinya, sejauh ini belum ditemukan potensi tanah adat atau ulayat di wilayah Kutim.

Hal ini merujuk hasil penelitian beberapa profesor yang menyatakan bahwa tidak ada masyarakat adat yang benar-benar secara kolektif hidup berkumpul dan menetap di sebuah wilayah di Kutim.

"Saya sering mendengar itu di seminar-seminar. Para peneliti ini mengatakan bahwa di Kutim tidak ada yang menerapkan murni hukum adat di daerahnya sejak dulu hingga sekarang. Namun yang ada hanya kondisi beberapa suku atau etnis tertentu yang sudah berbaur dan memberlakukan hukum pemerintah atau negara," bebernya.

Untuk diketahui, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Melalui permen itu diharapkan seluruh pemda aktif memberikan pengakuan terhadap komunitas masyarakat adat. Adapun prosesnya melalui verifikasi, validasi, dan melihat sejarah komunitas masyarakat hukum adat di suatu wilayah.

Pemprov Kaltim sendiri bersama DPRD masih menggodok perda tersebut. Meski potensi masyarakat adat di Kaltim cukup banyak, namun langkah untuk menginventarisirnya belum berjalan secara terpadu.

Biro Hukum Setprov Kaltim pernah merilis bahwa langkah inventarisasi masyarakat hukum adat menjadi porsi pemkab/pemkot. Caranya dengan membentuk panitia pengakuan perlindungan hukum masyarakat adat. Yang paling krusial dalam pengakuan tersebut yakni menyangkut akses terhadap aset, teritori dan pemanfaatannya.

Adanya pengakuan pemda terhadap masyarakat hukum adat diyakini akan meminimalisir konflik dengan pihak ketiga, terutama menyangkut pengelolaan lahan di satu kawasan.

Penulis: Syaiful Syafar
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved