Tidak Ada Penjagaan Ketat di Kantor DPD Golkar se-Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wakil Ketua Bidang Organisasai DPD I Partai Golkar Provinsi Kaltim, Dahri Yasin menyatakan, tidak ada penjagaan ekstra ketat di kantor DPD Golkar di wilayah Kaltim. Meskipun ada instruksi dari Golkar kubu Agung Laksono yang menginstruksikan mengamankan aset-aset di sekretariat di DPD I dan DPD II Golkar se-Indonesia.

Menurut Dahri, kisruh di DPP Partai Golkar, tidak mempengaruhi kader-kader Golkar di daerah. Justru, jika keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang menerima kepengurusan hasil Munas Golkar di Ancol, jangan melibatkan kepengurusan di daerah. (BACA: Golkar Kaltim Tetap Dukung Ical tapi DPD II Bulungan Akui Agung Laksono)

"Jadi soal kisrus antara Munas Bali dan Ancol, kader Golkar yang ada di daerah jangan dilibatkan. Karena ini mempengaruhi kader-kader yang sedang mempersiapkan pilkada," kata Dahri, yang menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, di Samarinda, Provinsi Kaltim, Rabu (11/3/2015).

Ia menambahkan, terkait instruksi Agung Laksono yang menyatakan agar segera menyelamatkan aset-aset di sekretariat Partai Golkar, cukup disayangkan. Instruksi itu, seakan membentuk dualisme kader di Golkar. (BACA: ABS Yakin Dualisme DPP Partai Golkar tak Ganggu Pencalonan Kepala Daerah)

"Kader Golkar di daerah itu, harus bersatu. Yang sedang terjadi kisruh adalah hasil munas Ancol dan Bali. Bukan kader-kader yang ada di daerah. Kader di daerah ini aset dari partai, jangan dipecah belah," pungkasnya. (*)