Arsyad Keukeuh Mengakui Golkar versi Aburizal Bakrie

Arsyad dengan keukeh menyatakan kepengurusan Ical sabaan ARB dalam kepengurusan partai adalah hal yang berdasarkan legitimasi

Arsyad Keukeuh Mengakui Golkar versi  Aburizal Bakrie
TRIBUN KALTIM / M ARFAN
Ketua DPD Golkar Kaltara, Arsyad Thalib

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen tetap pada jalur kepengurusan Abu Rizal Bakrie sebagai pimpinan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPD II Golkar Kaltara Arsyad Thalib saat dikonfirmasi terkait arah DPD Golkar Kaltara usai keluarnya Surat Keputusan yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono sebagai pimpinan DPP Golkar.

“Kami tetap dengan ARB,” tegas Arsyad melalui sambungan teleponnya kepada TRIBUNKALTIM.CO, Rabu (11/3/2015) dari Jakarta. (Baca juga: Waduh, 405 Kilometer Perbatasan Belum Punya Pos Pengamanan )

Arsyad dengan keukeh menyatakan kepengurusan Ical sabaan ARB dalam kepengurusan partai adalah hal yang berdasarkan legitimasi, dengan didukung sebagian besar oleh pengurus partai di daerah. Bahkan DPD Kaltara saat Munas Partai berlambang “Beringin” tersebut di Bali turut hadir.

“Kami hadir, oleh karena itu, kami harus bertanggungjawab. Keputusan itu (dari Menhunkam) tidak bisa kami terima. Toh kami berjuang untuk ARB. Kita legitimate,” jelasnya menggebu.

Arsyad beranggapan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham Yasonna Laoly hanyalah bersifat penjelasan, bukan sebuah keputusan. Buktinya, Kemenkumham pun baru memerintahkan Agung Laksono untuk membentuk kepengurusan.

“Itu cuma penjelasan memerintahkan Agung untuk membentuk kepengurusan, untuk kemudian lagi dilaporkan ke Menkumham. Jadi itu bukan keputusan,” sebutnya.

Saat dikonfirmasi pun, Arsyad mengaku tengah berada di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) bersama sejumlah pengurus partai Golkar untuk menempuh jalur hukum adanya indikasi pemalsuan surat mandat kubu Munas Ancol di bawah kepengurusan Agung Laksono.

“Saya di Mabes Polri sekarang sama teman-teman. Kami sepakat untuk melaporkan adanya dokumen surat terkait Munas Ancol. Setelah ini kami akan ke Menkumham. Kami tetap mendukung ARB dengan tetap menempuh proses hukum,” tegasnya.

“Di DPC kabupaten juga sudah sepakat, tetap (kubu Ical). Kami tidak ada yang dukung Agung. Kami hadir semua kok ke Bali. Kami pun harus bertanggung jawab atas itu,” tandas anggota DPRD Kaltara ini. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved