Albert Sebut Kewenangan Pemecatan di DPP Golkar

"Pembangkangan itu pelanggaran berat. Itu masuk kategori pelanggaran AD/ART," kata Albert

DOK TRIBUN KALTIM
Kisruh DPP Partai Golkar 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA, - Sekretaris DPD I Partai Golkar Kaltim, Achmad Albert menyebutkan, proses pemecatan kader Golkar Kaltim yang membangkang, berdasarkan AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai, DPD I Tingkat Provinsi hanya mengusulkan dan menyerahkan bukti-bukti pelanggaran berat kader, ke DPP.

"Kalau sudah ada bukti-bukti, kader yang membangkang masuk dalam surat keputusan kepengurusan, itu akan dilampirkan sebagai alat bukti. Keputusan DPD I diserahkan ke DPP. DPP yang memecatnya," jelas Albert, yang berada di Jakarta, kepada Tribun, Kamis (12/3/2015).

Dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai Golkar, pada Bab III tentang pemberhentian anggota pasal 4 poin 3 dan 4 disebutkan, kader dapat dipecat terkait dua kubu hasil Musyawarah Nasional. (BACA: Menkumham Salah Menafsirkan Putusan Mahkamah Partai)

"Pembangkangan itu pelanggaran berat. Itu masuk kategori pelanggaran AD/ART. Itu dijelaskan jika melanggar Anggara Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan atau Keputusan Musyawarah Nasional, dan atau Rapat Pimpinan Nasional dapat dipecat partai," tegasnya.

Pada poin 4, juga dijelaskan, kader dapat dipecat partai jika, melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan Partai. "Pada ketentuan lebih lanjut, tentang pemberhentian dan pembelaan diri Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi," kata Albert. (*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved