Ketua Golkar Kaltim Ancam Pecat Pembelot Ical

DPD I Partai Golkar Provinsi Kaltim memberikan sanksi tegas pemecatan jika kader partai membelot ke kubu pimpinan Golkar Agung Laksono.

TRIBUN KALTIM/BUDHI HARTONO
Ketua DPD Golkar Kaltim Mukmin Faisyal 

Laporan wartawan Tribun Kaltim, M Abduh Kuddu dan Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA -  DPD I Partai Golkar Provinsi Kaltim memberikan sanksi tegas pemecatan jika kader partai membelot ke kubu pimpinan Golkar Agung Laksono hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Ancol, Jakarta.

Peringatan ini disampaikan langsung Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim, Mukmin Faisyah HP.

"Kalau memang ada kader kita yang mendukung (Golkar hasil Munas di Ancol) dan terbukti, maka akan diberi sanksi. Sanksinya pemecatan," ucap Mukmin, yang ditemui di rumah jabatan di Jalan Milono, Kelurahan Bugis, Samarinda Kota, Provinsi Kaltim, Kamis (12/3/2015).

Namun untuk memberikan sanksi pemecatan, Golkar Kaltim akan melakukan verifikasi bukti-bukti jika benar membelot ke kubu lain. Misalnya, kader yang membelot sudah tercatat dalam kepengurusan di Golkar versi Munas Ancol. (Baca: Menurut Sofyan Hasdam Ada 3 Nama Kuat untuk Pimpin Golkar Kaltim)

Dasar pemecatan kader, lanjut Mukmin, mengacu pada peraturan organisasi partai. "Pemecatan sesuai peraturan organisasi. Harus disertai alat bukti. Kalau cuma isu-isu saja, tidak mungkin dipecat. Tetapi perlu dilakukan penelusuran oleh tim di bidang organisasi," jelasnya.

Ia menambahkan, sejauh ini belum ada indikasi kader Golkar Kaltim membelot. "Kalau ada informasi itu, tim akan menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti. Untuk lebih jelas hubungi Albert yang masih di Jakarta," ujarnya.

Kepada seluruh kader Golkar, Mukmin meminta agar menaati apa yang diputuskan Munas Bali. Ia juga menjamin persoalan ini segera berakhir, dan tidak akan mengganggu pelaksanaan beberapa Pilkada di Kaltim.

"Buat bakal calon kepala daerah tidak perlu cemas. Persoalan ini segera selesai. Pilkada kan masih lama, akhir Desember," ujar Mukmin. (Baca: Pasca Ditetapkan Menang, Agung Laksono Rombak Golkar Kaltim)

Sementara, Sekretaris DPD I Partai Golkar Kaltim, Achmad Albert menyebutkan, proses pemecatan kader Golkar Kaltim yang membangkang, berdasarkan AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai. DPD I Tingkat Provinsi, kata dia, hanya mengusulkan dan menyerahkan bukti-bukti pelanggaran berat kader ke DPP.

"Kalau sudah ada bukti-bukti, kader yang membangkang masuk dalam surat keputusan kepengurusan, itu akan dilampirkan sebagai alat bukti. Keputusan DPD I diserahkan ke DPP. DPP yang memecatnya," jelas Albert kepada Tribun yang saat dihubungi berada di Jakarta. (*)

Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved