Soal Karetaker, Andi Harun Serahkan ke DPD dan DPP

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ketua DPD II Partai Golkar Bontang, Andi Harun, menyatakan kisruh dualisme di DPP Partai Golkar tidak harus berpengaruh di daerah. Kabar akan adanya karetaker, Andi menyerahkan ke DPD I dan DPP Partai Golkar. Pasalnya, hal ini akan berdampak dan merugikan program partai jelang pilkada serentak 2015.

"Semestinya tidak berpengaruh di daerah, karena konflik itu di DPP Golkar. Domain penyelesaianya hanya di tingkat pusat," kata Andi Harun yang menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kaltim, saat ditemui di Kantor KONI Kaltim, Jl Kesuma Bangsa, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kalimantan Timur, Jumat (13/3/2015).

Menurut Andi, perselisihan dari hasil Munas Golkar di Bali dan Ancol, bisa diselesaikan tanpa melibatkan pengurus-pengurus partai di daerah. Proses penyelesaian dua kubu kepemimpinan partai Golkar sedang dalam proses di pengadilan. (BACA: Setelah Kalahkan Kubu Ical, Agung Laksono Rombak Golkar Kaltim)

"Insya Allah tidak akan sampai ke daerah, jika tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi di Jakarta. Perselisihan di internal partai, memang membuka peluang pihak yang ingin berperan dalam momentum ini," jelas Andi.

Terkait kabar munculnya karetaker, Andi menyerahkan ke pimpinan partai di DPD I dan DPP Partai Golkar. "Saya baca berita di Tribun Kaltim akan ada karetaker. Saya serahkan itu ke pengurus wilayah dan pusat. Tetapi, program partai tetap saya jalankan," tegaskan. (*)