Isran Noor Mundur, Bagaimana Kelanjutan Kasus Churchill Mining?

Didi mengatakan, pada bulan Juli atau Agustus mendatang akan ada sidang pemeriksaan pemalsuan dokumen (oleh Ridlatama/Churchill) di ICSID.

Isran Noor Mundur, Bagaimana Kelanjutan Kasus Churchill Mining?
TRIBUN KALTIM / KHOLISH CHERED
Caption: Suasana sidang perdana gugatan arbitrase antara Churchill Mining melawan Pemerintah RI yang digelar lembaga arbitrase internasional ICSID (International Center for Settlement of Investment Dispute), di Singapura, Mei 2013. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Bupati Kutai Timur, Isran Noor, telah mengajukan surat pengunduran diri kepada DPRD Kutim 26 Februari 2015. Saat ini prosesnya sudah berada di tingkat Kementerian Dalam Negeri RI.

DPRD Kutim maupun Gubernur Kalimantan Timur telah meneruskan permohonan Isran tersebut kepada Mendagri. Dan saat ini proses administratif masih berlangsung di kementerian.

Banyak spekulasi yang muncul di publik terkait mundurnya Isran, yang secara formal mengatakan pangkal kemundurannya adalah untuk memperluas pengabdian di dunia pendidikan. (Baca juga: Di Kampar, Isran Imbau Penyuluh Pertanian Asah Kreativitas)

Salah satunya terkait kelanjutan gugatan perusahaan Inggris Churchill Mining (beserta mitranya Planet Mining Plc) di lembaga arbitrase internasional ICSID (International Center for Settlement of Investment Disputes).

Churchill menggugat Pemerintah RI (termasuk Pemkab Kutai Timur) senilai 1 miliar USD (awalnya 2 miliar USD, red) karena dinilai mencabut izin usaha pertambangan buah kongsi Churchill dan Ridlatama Group secara tidak prosedural.

Tribunkaltim.co mengkonfirmasi hal ini pada Kuasa Hukum Pemerintah RI, Didi Dermawan. Yakni tentang posisi Kutim sebagai turut tergugat pascamundurnya Isran, yang merupakan pejabat yang mencabut izin Ridlatama tersebut.

"Pengunduran diri Pak Isran tidak mempengaruhi proses yang berjalan. Yang dijadikan tergugat oleh Churchill adalah Republik Indonesia. Bukan Bupati ataupun Pemkab Kutai Timur. Bupati Pemkab Kutim hanya membantu RI dalam proses ini," kata Didi via pesan singkat. (Baca juga: ICSID Segera Umumkan Putusan Arbitrase Gugatan Churchill Mining terhadap RI)

Didi mengatakan, pada bulan Juli atau Agustus mendatang akan ada sidang pemeriksaan pemalsuan dokumen (oleh Ridlatama/Churchill) di ICSID. "Bila terbukti, semoga gugatan Churchill digugurkan," katanya.

Adapun proses pidana dugaan pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh Ridlatama cs, termasuk Churchill, masih terus diproses Bareskrim Mabes Polri.

"Semula pelapor adalah Pemkab Kutim yang diwakili Bupati Isran Noor. Kemudian Awang Faroek sendiri, selaku pihak (baik dalam kedudukan sebagai Bupati Kutim maupun Gubernur Kaltim) juga memasukkan laporan polisi," kata Didi.

Halaman
12
Penulis: Kholish Chered
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved