Bisa Kacau Balikpapan Bila Sungai Manggar Tak Terurus

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Sungai Manggar (HLSW dan HLSM) bakal bubar 2016.

BP HLSW dan HLSM didirikan untuk mengelola hutan di Kota Balikpapan, sejak 15 tahun silam. Namun, Peraturan Daerah (Perda) yang menaungi terbentuknya BP HLSW dan HLSM harus gugur seiring terbitnya UU 23 Tahun 2014, yang melimpahkan pengelolaan kehutanan dari Kota Balikpapan ke Pemprov Kaltim.

Kepala BP HLSW, Purwanto mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) Balikpapan, yang menjadi dasar hukum pembentukan BP HLSW, gugur demi hukum setelah terbitnya UU 23.

“2015 ini masih bisa. Tapi 2016 nanti harus bubar. Sementara, kita tahu, HLSW dan HLSM (Hutan Lindung Sungai Manggar) perlu dikelola secara khusus, lantaran memiliki kompleksitas masalah, berikut fungsi strategisnya bagi Balikpapan," kata Purwanto, saat ditemui di Samarinda, Senin (23/3/2015).

Purwanto berharap, Pemprov Kaltim yang akan mengelola HLSW dan HLSM memiliki komitmen serupa dengan Pemkot Balikpapan.

"Harus lebih baik. Minimal sama dengan yang sudah dilakukan Pemkot Balikpapan. Jika tidak, warga Balikpapan pasti marah," sebut Purwanto.

Diketahui, HLSW memiliki peran strategis. Selain memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi, HLSW juga menjadi sumber air bagi operasional kilang minyak di Balikpapan, milik Pertamina. (Baca juga: Distamben Kukar Takut Gunakan Anggaran )

Sedangkan HLSM, terdapat Waduk Manggar, di mana, 60 persen lebih kebutuhan air bagi warga Kota Minyak, dipasok dari waduk tersebut.

"Bisa kacau Balikpapan kalau HLSW dan HLSM ini tak terurus. Hutannya memang kecil, tapi fungsi strategisnya yang besar," katanya lagi.

Belum lagi, lanjut Purwanto, program yang telah berjalan di HLSW dan HLSM saat ini butuh keberlanjutan.

"Contoh Kebun Raya Balikpapan (KRB). Berapa miliar investasi yang ditanamkan di Kebun yang diresmikan Menteri Kehutanan ini. Terus, bagaimana nasib kelanjutan pembangunan KRB ini? Haruskah mangkrak?," pungkasnya. (*)