Pertambangan

ESDM Segera Petakan Tambang Mangkrak di Kalimantan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggelar pendataan areal tambang terlantar yang telah ditinggalkan izin usaha pertambangan.

ESDM Segera Petakan Tambang Mangkrak di Kalimantan
kontan

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA -  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggelar pendataan areal tambang terlantar yang telah ditinggalkan izin usaha pertambangan (IUP). Pemerintah berupaya meminimalkan lahan-lahan eks tambang yang belum direklamasi perusahaan.

Tahap awal, pemerintah akan memetakan kondisi areal tambang yang mangkrak di empat provinsi. Yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Bambang Susigit, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, larangan ekspor mineral mentah sejak awal 2014 membuat banyak perusahaan tidak melanjutkan kegiatan operasi. "Kami sudah lakukan koordinasi dengan masing-masing provinsi untuk memetakan areal tambang yang ditinggalkan perusahaan," kata dia di kantornya, Selasa (24/3).

Keempat provinsi tersebut dipilih lantaran telah menerbitkan banyak IUP untuk komoditas tertentu. Misalnya, di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau yang memiliki banyak cadangan bauksit.

Kemudian, Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi tambang komoditas nikel, serta Bangka Belitung yang menghasilkan timah. Bambang bilang, banyak IUP yang sengaja meninggalkan areal tambang tanpa reklamasi setelah tak bisa berproduksi lagi karena larangan ekspor mineral mentah.

Namun, ia belum bisa memproyeksikan potensi luasan areal yang rusak karena tidak dilakukannya reklamasi tambang. "Sedang kami rekap datanya, berapa jumlah IUP serta total luas wilayahnya. Perusahaan banyak beralasan tidak adanya cash flow untuk reklamasi tersebut," kata dia.

Selain itu, Kementerian ESDM juga berencana meningkatkan kegiatan pengawasan dengan menambah jumlah personalia inspektur tambang. Rencananya, pemerintah akan merekrut 900-an orang inspektur tambang.

Sekarang ini, jumlah inspektur tambang hanya mencapai 123 petugas. "Tahun 2009 lalu, kami telah melatih 982 orang untuk dijadikan inspektur, namun hanya 123 orang saja yang diangkat. Dengan terbitnya UU Nomor 23/2014 yang memberikan kewenangan ke pusat, kami akan optimalkan fungsi pengawasan," ujar Bambang.

Zulnahar Usman, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Daerah (Asperda) mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat menyelesaikan lubang-lubang tambang yang sudah ditinggalkan perusahaan. Inspektur tambang yang disiapkan juga harus memiliki kompetensi yang telah mendapatkan sertifikasi.

Ke depan, untuk mengantisipasi terulangnya kembali ancaman kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang, pemerintah harus memberikan syarat ketat bagi calon-calon perusahaan tambang. "Kalau perlu, perizinan izin tambang terbuka (open pit) lebih diperketat, dan didorong ke arah underground mining, sehingga hutan dan perkebunan tetap dipertahankan," kata Zulnahar.

Editor: Fransina Luhukay
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved