Plus-Minus Libatkan Total E&P Indonesie di Blok Mahakam

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Jika melibatkan Total E&P Indonesie di pengelolaan sumur minyak dan gas Blok Mahakam, anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltim, Rusman Ya'qub berpendapat, ada penilaian positif dan negatif.

Kata dia, satu sisi Kementerian ESDM pernah menegaskan untuk mengelola Blok Mahakam tidak ingin melibatkan perusahaan asing.

Hal ini akan berdampak pada kebutuhan sumber daya manusia maupun pihak operator eksisting lokal. Pasalnya, untuk mengoperasikan perushaan migas, harus menyiapkan tenaga handal, terampil yang expert (ahli) di bidangnya.

"Pertanyaanya, apakah sumber daya manusia dari pemerintah atau Pertamina sudah siap? Untuk mengganti satu divisi saja di perusahaan Migas itu, butuh waktu lama. Karena ini menyangkut pengoperasioan tenaga mesin," tutur Rusman. (BACA juga: Menteri ESDM Tegaskan Hak Partisipasi Tidak Boleh Dibagi ke Swasta)

Di sisi lain, jika Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM tetap menolak melibatkan perusahaan asing atau pihak swasta, maka PT Yusdhistira Bumi Energi yang sudah resmi bekerjasama dengan Perusda Migas Mandiri Pratama (MMP) terancam batal.

"Ini pandangan saya melihat berbagai aspek kepentingan di Blok Mahakam," papar Rusman, mantan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim, periode 2004-2009 lalu.

Sebaliknya, lanjut Rusman, apabila Total E&P Indonesie dan Inpex tetap dilibatkan sebagai operator eksisting, apakah dia dilibatkan pada saat masa transisi dua tahun sebelum melepaskan aset-asetnya ke pemerintah.

"Kalau Total itu dilibatkan hanya dua tahun pada masa transisi, mana mau dia (Total E&P Indonesie)? Kecuali, dilibatkan dalam jangka tahun yang cukup panjang. Tetapi, ini bisa menimbulkan persepsi lain, nasionalisasi aset gagal di Blok Mahakam," beberya. (*)