Warga Sebatik tak Tahu Lokasi Proyek Tahun Lalu

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Warga di Pulau Sebatik heran, karena proyek yang dilaporkan telah selesai seperti dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Nunukan, tahun anggran 2014, justru tidak jelas keberadaannya.

Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Haji Abdul Rasyid mengatakan, saat melakukan monitoring beberapa waktu lalu, dia mendapati masyarakat tidak mengetahui lokasi proyek pembangunan infrastruktur, penanganan banjir dan proyek-proyek lainnya seperti tertuang dalam LKPj Bupati.

Dia mengatakan, saat mengunjungi Desa Maspul, kepala desa setempat tidak mengetahui proyek pembangunan infrastruktur di kawasan itu.

''Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Ada temuan bahwa kepala desa tidak tahu ada proyek di daerahnya. Masyarakat juga bingung di mana tempatnya?'' ujar politisi Partai Gerindra ini.

Sesuai LKPj Bupati Nunukan, tahun lalu ada 116 proyek Pemerintah Kabupaten Nunukan yang dikerjakan di 15 desa di Pulau Sebatik.

Baca: Hore, Lima Kecamatan di Nunukan Teraliri Listrik PLTD

Dari 15 desa dimaksud, warga di 4 desa mengaku tidak mengetahui keberadaan proyek yang tercatat dibangun di wilayah mereka.

Ditanya lebih rinci soal nama pekerjaan proyek dan lokasi dimaksud, Rasyid tak menjelaskannya.

Dia hanya menduga, proyek-proyek itu lokasi pekerjaannya dipindahkan. ''Saya tidak menyalahkan 100 persen. Mungkin dipindahkan atau bagaimana? Kan kita belum ada penjelasan dari instansi terkait,'' katanya.

Saat melakukan monitoring itu, anggota DPRD Kabupaten Nunukan sama sekali tidak didampingi instansi teknis Pemerintah Kabupaten Nunukan. Sehingga diakuinya, anggota DPRD hanya melaksanakan monitoring dengan menduga-duga tanpa mendapatkan penjelasan langsung di lapangan.

Selain banyaknya proyek yang lokasi pembangunannya belum diketahui, saat melakukan monitoring, anggota DPRD juga mendapatkan keluhan mengenai proyek yang dibangun tanpa izin kepala desa setempat.

''Justru itulah adanya monitoring ini, supaya kedepannya tidak ada seperti itu. Apapun kegiatannya di lapangan harus melalui desa dulu. Bukan berarti Pak desa minta apa-apa. Tidak! Supaya walaupun timnya Bupati yang turun melakukan pengecekan bisa lebih enak,'' ujarnya.

Pihaknya tidak bermaksud untuk mencari-cari kesalahan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Karena monitoring ini dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat.
''Saya tidak mencari-cari kesalahan. Saya bertanya kepada masyarakat yang saya wakili, apa manfaat proyek yang telah dibangun? Tapi ternyata mereka malah balik bertanya, dimana proyek yang dimaksud?” katanya. (*)