Properti

Mudahkan Masyarakat Ambil Rumah, BTN Target KPR Rp 300 Miliar

Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Samarinda menargetkan kucuran kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp 300 miliar, pada tahun ini.

Mudahkan Masyarakat Ambil Rumah, BTN Target KPR Rp 300 Miliar
DOKUMEN TRIBUNKALTIM
Ilustrasi - Pasar perumahan 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Samarinda menargetkan kucuran kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp 300 miliar, pada tahun ini.

Yasmin Damayanti, DBM Business BTN Samarinda mengungkapkan, capaian pada kuartal pertama terhitung cukup baik, dengan kisaran Rp 80 miliar, yang didominasi realisasi kredit untuk rumah non subsidi.

"Sedangkan untuk KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP masih belum mencapai Rp 1 miliar," kata Yasmin, pekan lalu.

Hadirnya inovasi BTN berupa uang muka atau DP 1% untuk kepemilikan rumah bagi PNS, TNI, Polri dan masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan maksimal Rp 4 juta, diharapkan mampu memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian.

Baca: REI Kaltim Target Bangun 2.500 Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Hanya saja, Yasmin mengaku tak banyak pengembang yang menyediakan perumahan dengan skema FLPP. Harga lahan, pengelolaan lahan dan infrastruktur masih menjadi kendala sehingga realisasi kredit untuk skema FLPP pun tak besar.

"Kalau minat masyarakat besar, tetapi perumahan yang tersedia sedikit. Kalaupun ada maka akan langsung habis," ujarnya.

Berbeda dengan daerah lainnya di Kalimantan seperti Banjarmasin dan Pontianak yang realisasi rumah dengan skema FLPP terhitung besar, seiring dengan berbagai faktor pendukung di daerah tersebut.

Baca: Gaji Stagnan, Harga Rumah pun Tak Terjangkau

"Jadi kalaupun ini disampaikan kepada pengembang (mengenai DP 1%), mereka pasti akan senang hati. Tapi untuk FLPP masih terkendala lahan," ujarnya.

Adapun syarat penerima KPR FLPP ini masih sama dengan aturan sebelumnya yakni pekerja formal yang bergaji di bawah Rp 4 juta bagi yang akan membeli rumah tapak, dan pekerja formal yang bergaji di bawah Rp 7 juta perbulan untuk yang akan membeli rusun, dalam skema FLPP. (*)

Penulis: Maipah
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved