Siap Tidak Siap Pertamina Harus Kelola Blok Mahakam

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pengelolaan blok Mahakam yang masih dikuasai oleh asing membuat Pertamina harus siap untuk mengelola blok yang kaya sumber daya mineral tersebut jika pemerintah menolak memperpanjang pengelolaan blok mahakam oleh pihak asing pada 2017 mendatang.

Pertamina pun dituntun untuk siap mengelola secara mandiri blok yang telah dikuasai oleh Total sejal tahun 1967 dengan jangka waktu pengelolaan selama 30 tahun, yang dikelola oleh Total, Prancis (50 pesen) dan Inpex, Jepang (50 persen).

Kontak tersebut pun telah diperpanjang sejak 1997 dan akan berakhir pada 31 maret 2017. Dalam UU Migas, operator diperkenankan untuk mengajukan perpanjangan, namun negara juga boleh menolak tawaran tersebut.

"Kita harus mendukung Pertamina untuk mengelola blok Mahakam, jangan ragukanlagi kemampuan Pertamina untuk mengelola migas kita untuk keperluan kita sendiri," ucap pengamat Energy Nasional, Marwan Batubara, Senin (4/5/2015).

Dia memaparkan, jika pemerintah tidak memperpanjang kontrak dengan Total dan blok Mahakam dikelola oleh Pertamina, pada tahun 2017 mendatang, cadangan blok mahakam yang tersisa sekitar 6-8 TFC, dengan potensi pendapatan sebesar Rp 800 triliun - Rp 1.200 triliun.

Sedangkan potensi keutungan Pertamina dengan mengelola blok Mahakam berkisar sebanyak Rp 150 triliun - Rp 200 triliun.

"Potensi keuntungan dan cadangan migas yang ada masih cukup untuk dikelola oleh Pertamina," imbuhnya.

Dari data yang ada, cadangan minyak sebanyak 1 miliar barel dan gas sebanyak 25 TCF pada tahun 1967 silam, sedangkan saat ini terdapat cadangan minyak sebanyak 180 juta barel dan gas sebanyak 10 TFC.

Dan pada tahun 2017 mendatang, cadangan minyak yang terdapat di blok mahakam sebanyak 100 juta barel dan gas sebanyak 6-8 TCF.

"Karena kita yang punya blok Mahakam, kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar, jika dikolala oleh asing tentu saja keuntungan kita akan berkurang. Jika pertamina yang kelola tentu saja kita yang dapat, jika bagi hasil siapapun yang kelola pemerintah akan dapat keuntungan juga," urainya. (*)