Komnas HAM akan Laporkan Kasus Bocah Meninggal di Kolam Tambang ke Presiden

Terulangnya kasus hingga 10 anak, menurutnya memperlihatkan bahwa negara belum hadir melindungi warganya

Penulis: Doan E Pardede |
TRIBUN KALTIM/DOAN E PARDEDE
Komisioner Komnas HAM menyambangi dan mendengarkan paparan Jatam Kaltim, Selasa (26/5/2015). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, tewasnya 10 orang di kolam eks tambang di Samarinda sudah masuk dalam tragedi kemanusiaan. Apalagi 10 korban tadi adalah anak-anak.

"Komnas HAM menganggap ini bukan hanya peristiwa kemanusiaan biasa karena yang meninggal ini justru anak-anak. Ini adalah tragedi terhadap kematian anak-anak kita," kata Komisioner Komnas HAM, DR Maneger Nasution, MA di Sekretariat Jatam Kaltim, Selasa (26/5/2015).

Terulangnya kasus hingga 10 anak, menurutnya memperlihatkan bahwa negara dalam hal ini Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim maupun Pemerintah Pusat belum hadir melindungi warganya. Padahal kata Nasution, yang paling bertanggungjawab menyediakan hak dasar warga negara adalah negara itu sendiri.

"Sementara negara tidak hadir untuk menyelesaikan itu. Karena kalau tidak, pasti korbannya akan bertambah," katanya.

BACA juga: Jatam Demo Pemkot Samarinda Terkait 9 Anak Korban Kolam Tambang

Memang menurutnya, adanya korban tewas sudah cukup untuk membuat dua instansi pemerintah tersebut patut diduga melanggar HAM. Namun untuk klarifikasi lebih lanjut, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan kedua instansi tadi pada Rabu (27/5/2015) ini.

Salah satu hal yang akan diminta klarifikasi adalah seputar adanya pembiaran lubang-lubang eks tambang yang sewaktu-waktu dan sudah terbukti bisa memakan korban jiwa.

"Kami belum menyebut melanggar HAM. Kalau dugaan iya. Kalau dicatatannya itu terdapat dugaan. Faktanya ada 10 yang meninggal. Patut diduga negara abai. Itu akan kita tanya besok, kemana negara?," katanya.

Komnas HAM menurutnya, mempunyai kewenangan menentukan seseorang melanggar HAM atau tidak. Dan sanksi dari pelanggaran HAM menurutnya, tentu jauh lebih berat. Komnas HAM sendiri kata dia, tentunya akan menggunakan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

BACA juga: Bocah Korban Kolam Tambang Dimakamkan

"Kalau pidana biasa 20 tahun nggak diapa-apain itu kadaluarsa. Tapi kalau itu pelanggaran HAM itu sampai kapan pun tidak akan pernah. Kita akan menggunakan kewenangan kita kalau pemerintah tidak melakukan apa-apa," katanya.

Pihak Kepolisian sebagai penyidik negara, kata Nasution, harus segera menuntaskan tragedi ini. Memang menurutnya, berdasarkan informasi sudah ada kasus yang divonis. Namun hukuman seperti 2 bulan dan denda seribu rupiah tidak setimpal dengan tewasnya 10 orang anak.

Selain KUHP, Kepolisian juga menurutnya harus menggunakan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak, UU Lingkungan Hidup untuk kerusakan lingkungan.

"Ketidakhadiran negara, Komnas HAM menyebutkan pembiaran dalam situasi seperti ini," katanya.

Agar tidak ada lagi korban tewas di kolam tambang, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melaporkan langsung ke Presiden RI Joko Widodo. Hal itu juga mengingat sebagian izin pertambangan di Samarinda dikeluarkan pemerintah pusat.

"Kalau di sini tidak selesai, kita akan sampaikan. Kalau kita punya bukti ternyata izin ini bukan hanya di sini, kewenangan itu tidak selesai hanya di sini kita ke pemerintah pusat," katanya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved