Amir Minta Percepatan Alih Status Tambak dari KBK ke KBNK

Padahal lanjut Amir, sektor perikanan dari hasil usaha pertambakan merupakan salah satu sektor yang cukup potensial

Amir Minta Percepatan Alih Status Tambak dari KBK ke KBNK
TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD ARFAN
Amir Bakri, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Kabupaten/kota didesak untuk pro aktif membentuk tim percepatan alih status sejumlah tambak dari kawasan budidaya kehutanan (KBK) ke kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Kepala DKP Kaltara, Amir Bakri menjelaskan, pentingnya pembentukan tim percepatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) di tiap kabupaten/kota demi mempercepat pula legalitas tambak khususnya yang masuk dalam wilayah KBK.

Apalagi sambungnya, terbitnya kesepakatan bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional sudah cukup menjadi pijakan untuk menyelesaikan alih status tambak dari KBK ke KBNK.

“Untuk itu seharusnya bentuk tim supaya legalitas tambak itu jelas. Sekarang kan kita tidak bisa menerbitkan izin, tidak bisa menarik retribusi, dan memungut pajak bumi bangunan (PBB),” jelasnya, Jumat (19/6/2015).

BACA juga: DKP Kaltara Manfaatkan Teknologi GPS untuk Bantu Nelayan Menangkap Ikan

Padahal lanjut Amir, sektor perikanan dari hasil usaha pertambakan merupakan salah satu sektor yang cukup potensial untuk menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah.

Selain memberi manfaat bagi daerah, alifungsi kawasan tambak dari KBK menjadi KBNK sebut Amir, petambak yang bersangkutan akan memiliki sertifikat hingga bisa dijadikan sebagai modal untuk memperoleh jaminan atas usaha pertambakan.

Perlu diketahui, luas kawasan tambak di lima kabupaten/kota di Kaltara kurang lebih mencapai 190.000 hektar.

BACA juga: Tambak di Kaltara, 160.000 Ha hanya Hasilkan 10.000 Ton Ikan

Dari jumlah tersebut, tiga kabupaten menjadi daerah dengan luas tambak terbesar yakni Bulungan, Nunukan, dan Tana Tidung. Sedang dua daerah lain yakni Malinau dan Kota Tarakan masing-masing memiliki tambak tak lebih 1.000 hektar.

“Yang masuk dalam kawasan KBK kami belum bisa menjawab. Karena memang inventarisir lebih jauh perlu dilakukan. Untuk itulah tim percepatan dari kabupaten/kota perlu dibentuk,” ujarnya.

Ditambahkannya, pada 29 Juni 2015 ini, DKP Kaltara bakal menggelar pelatihan penggunaan tekhnologi GPS dan geospasial kepada jajaran pegawai DKP Kaltara. Pelatihan ini, selain bertujuan untuk melihat pola migrasi ikan, juga dapat memetakan daerah-daerah yang masuk sebagai kawasan KBK dan kawasan KBNK.

“Mudah-mudahan di pelatihan itu nanti kawasan KBK dan kawasan KBNK juga bisa terlihat melalui penggunaan tekhologi,” tandasnya. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved