Persiapkan Diri Hadapi MEA, Kutim Jaga Iklim Investasi Kondusif

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Menyongsong pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015 ini, Pemerintah Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus melakukan berbagai kesiapan. Diantaranya pembenahan dan sinkronisasi regulasi, baik antara peraturan daerah (Perda) dengan Peraturan Pemerintah (PP), menciptakan iklim investasi yang kondusif, hingga penatausahaan pembebasan lahan.

“Selanjutnya melakukan reformasi birokrasi, menciptakan pelayanan publik prima, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan jiwa kewirausahawan,” ujar Staf Ahli Bupati Kutim Bidang Pembangunan, Abdul Muthalib Alhabsyi, saat membuka seminar persiapan dan strategi investasi Kutim dalam menghadapi MEA yang berlangsung di Ruang Meranti Kantor Bupati, belum lama ini.

Mengapa semua mesti dipersiapkan guna menghadapi MEA? Sebab menurutnya Indonesia pada umumnya kemungkinan tidak akan bisa bersaing dengan negara di ASEAN bila terus berkutat dengan persoalan lambannya penanganan infrastruktur.

Seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Pasokan listrik yang cukup, air bersih yang mudah didapat, hingga akses informasi dan telekomunikasi yang handal harus dimiliki. Ia menyebut semua persoalan itulah yang harus menjadi prioritas utama untuk dibenahi guna mempersiapkan Kutim menyongsong MEA.

Ditambahkannya, selain faktor tersebut, rasio kewirausahawan dengan jumlah penduduk Kutim juga harus ditingkatkan jumlahnya. Untuk itu, dirasa perlu adanya sebuah perguruan tinggi yang khusus mengajarkan ilmu kewirausahawan. Agar Kutim dengan SDM yang ada mampu menjadi pelaku MEA 2015. (Baca juga: Soal Enclave TNK, Ardiansyah Segera Temui Menteri Kehutanan)

DR Aji Sofyan Effendi dari Pusat Studi ASEAN Univeristas Mulawarman Samarinda, yang hadir sebagai narasumber, menyebut bergesernya pusat pertumbuhan ekonomi dunia ke kawasan Asia, khususnya ke wilayah ASEAN serta potensi pasar yang sangat besar, harus mampu dimanfaatkan sebagai sebuah peluang bisnis yang prospektif.

Lebih jauh dijelaskannya, dalam MEA ada beberapa sektor prioritas terintegrasi, baik barang maupun jasa. Yakni produk agrobisnis, jasa penerbangan, otomotif, E-ASEAN, barang elektronik, perikanan dan hasil tangkap. Tidak hanya itu, pelayanan kesehatan, industri karet, tekstil, dan paket wisata juga menjadi potensi lainnya.

“Kutim harus bisa melihat peluang, sektor mana yang bisa menjadi keunggulan komparatif dibanding negara atau daerah lain,” jelasnya. Sebab tidak ada lagi pembatasan birokrasi arus barang dan jasa yang akan berlaku dalam MEA.

Sehubungan hal itu, peningkatan kualitas SDM mutlak diperlukan. Misalnya dengan penguasan bahasa asing aktif dan pemahaman teknologi informasi. Dengan berlakunya MEA, Indonesia bisa memperoleh manfaat positif. Diantaranya tren menurunnya angka kemiskinan dari 45 persen pada 1990, menjadi 15,6 persen pada 2010. Kemudian meningkatnya kelas menengah dua kali lipat yaitu 15 persen pada 1990 menjadi 37 persen tahun 2010.

Selanjutnya, peningkatan investasi langsung luar negeri (Foreign Direct Investment), peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dari 965 US dollar tahun 1998 menjadi 3.601 US dollar tahun 2011, serta industri pariwisata pada 2012 mencapai 89 juta orang. Dari angka tersebut, Indonesia menempati peringkat keempat dari 10 negara ASEAN penerima wisatawan. (*hms4/adv)