Kantor Gubernur Jadi Titik Banjir Baru
Biasanya, air mulai masuk ke jalanan seputaran kantor Gubernur hanya ketika air Sungai Mahakam.
Penulis: Doan E Pardede |
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Seputaran kantor Gubernur Kaltim tepatnya di Jalan Gajah Mada menjadi titik banjir baru setelah hujan deras mengguyur Kota Tepian, Sabtu (27/6/2015) siang.
Bahkan tidak tanggung-tanggung, ketinggian air sekitar 30 cm - 40 cm memanjang mulai dari Jalan RE Martadinata - Jl Gajah Mada dan berakhir tepat di depan kantor Gubernur Kaltim.
Biasanya, air mulai masuk ke jalanan seputaran kantor Gubernur hanya ketika air Sungai Mahakam.
Itu pun bukan di titik tepat di depan Kantor Gubernur Kaltim ini. Beberapa kendaraan roda 2 yang mogok akibat terendam air sempat membuat arus lalu lintas padat merayap.
Terpisah, ternyata masalah banjir di Kota Samarinda bukan hanya terkenal di Samarinda atau Kaltim.
Bagi para senator di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang datang berkunjung ke kantor biro Tribun Kaltim di Samarinda, Sabtu (27/6/2015) lalu, Kota Samarinda memang sudah dikenal melekat dengan banjir dan masih menjadi permasalahan hingga saat ini.
Dan anehnya, hal itu juga diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Faroukh Muhammad yang sebenarnya seorang senator yang terbilang berasal jauh dari Samarinda, yakni dari Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam sebuah kesempatan di Hotel Bumi Senyiur belum lama ini, masalah banjir di Samarinda menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka.
Juga mengemuka bahwa belum tuntasnya permasalahan banjir tersebut salah satunya diakibatkan adanya kebuntuan program di antara Pemkot Samarinda dengan Pemprov Kaltim.
"Saya jawab, kalau persoalan banjir klasik itu tentu bukan urusan DPD. Itu masih lokal," katanya.
Namun yang menarik kata Faroukh, ditengah belum adanya harmoni antar tingkatan pemerintahan inilah DPD bisa hadir.
Banyak daerah lain kata Faroukh, hal ini juga kerap ditemukan. Ada program pemerintah Kabupaten/Kota yang belum harmonis dengan Pemprov, atau dengan Pemerintah Pusat.
"Dalam konteks Pemkot Samarinda dengan Pemprov Kaltim, kita bisa memfasilitasi untuk mempertemukan itu," katanya.
Bahkan kepada senator asal Kaltim Marthin Billa yang turut hadir, ia juga sudah meminta agar pertemuan tersebut mendapat perhatian serius.
"Buat saja nanti di kantor DPD, undang Gubernur, Walikota, bicara soal banjir. Kita fasilitasi, kita dorong. Siapa tahu menghasilkan kesepakatan," katanya. (*)
