Apron Bandara yang Terbengkalai Tergenang Menyerupai Kolam

Pembangunan bandar udara di Desa Padang Pangrapat, Muar Paser, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur terbengkalai. Material pembangun pun menumpuk

TRIBUNKALTIM.CO/SARASSANI
Pembangunan bandar udara di Desa Padang Pangrapat, Muar Paser, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur terbengkalai. Lahan yang sedianya untuk pelataran pesawat atau apron, yaitu areal yang akan digunakan sebagai tempat parkir pesawat terbang, kini menggenang seperti danau buatan. Foto tampak Kamis (13/5/2105). (TribunKaltim.co/Sarassani) 

Dalam mengerjakan landas pacu atau run way dan apron, PT Lampiri Rilis KSO terlebih dahulu harus mengali tanah gambut, kemudian diisi tanah merah.

"Iya, di sini kan tanah rawa, jadi harus digali dulu tanah rawanya, kemudian dibuang dari sini dan tumpukan tanah itu adalah yang belum sempat dibuang. Waktu mereka kerja, di sini sangat ramai, warga sekitar banyak yang buka warung makan," ucapnya.

Proyek bandara sebenarnya ikut mempercepat perkembangan Desa Rantau Panjang dan Desa Padang Pangrapat. Nilai jual tanah di sekitar bandara meningkat drastis, bahkan terkadang menjadi penyebab sengketa kepemilikan lahan.

"Iya, kemarin ribut masalah tanah, sebelum ada proyek bandara tak ada yang mau beli tanah di sini," kata Arfan.

 

Polda Ungkap Dugaan Korupsi Rp 42 Miliar

BACA JUGA: Polda Kaltim Rilis Dugaan Korupsi Proyek Bandara Paser

DIREKTORAT Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim Subdit III/Tipikor, Kamis (13/8/2015) merilis dugaan korupsi proyek pembangunan Bandara Tana Paser sisi udara yang terletak di Desa Padang Pangrapat, Rantau Panjang, Tanah Grogot. Proyek tersebut senilai Rp 42,2 miliar.

Direktur Reskrimsus Polda Kaltim Kombes Pol Rosyanto Yudha Hermawan kepada wartawan menjelaskan, beberapa fakta di lapangan tidak sesuai dengan pengeluaran anggaran.

Informasi yang dihimpun Tribun Kaltim, dugaan adanya penyimpangan uang negara tersebut bermula ketika pada 2011, PT Lampiri-Relis KS0 memenangkan lelang proyek pembangunan Bandara Tana Paser berdasarkan nomor kontrak 027/04/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011 tertanggal 22 Desember 2011.

Saat itu, manajemen PT Lampiri Relis KS0 mengajukan anggaran Rp 7,1 miliar sebagai uang muka. Pihak PT Lampiri Relis KS0 terus mengajukan payment certificate sebanyak lima kali. Total anggaran yang diterima Rp 120 miliar dengan total kontrak Rp 389,9 miliar.

Anggaran Rp 41,5 miliar seharusnya digunakan untuk pembangunan apron, taxiway, runway, runway strip, jalan inspeksi dan jalan ground support equipment (GSE).

Dana Rp 41 miliar didapat dari dua sumber, yakni APBD Provinsi Kaltim dan APBD Kabupaten Paser. Sementara, dana Rp 27 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Paser dan Rp 14,5 miliar dari APBD Provinsi Kaltim.

Kontrak pengerjaan seharusnya selesai pada 15 Agustus 2015, namun sejak 2014 pengerjaan dihentikan PT Lampiri-Relis KS0.

"Awalnya ini baru tingkat penyelidikan. Namun saat pengerjaan berhenti tahapan kami tingkatkan menjadi penyidikan," ujar Rosyanto.

Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Fajar Setiawan menambahkan, pengajuan anggaran tersebut diduga fiktif karena proyek pembangunan bandara tidak sesuai perencanaan yang sudah disepakati.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved