Paket Ekonomi September 1 Jokowi Disusul 5 Kebijakan Bank Indonesia

"Saya meyakini, paket ekonomi tahap I akan memperkuat industri nasional, mengembangkan UMKM dan koperasi, dan perdagangan antardaerah," ujar Jokowi

Paket Ekonomi September 1 Jokowi Disusul 5 Kebijakan Bank Indonesia
(Warta Kota/Henry Lopulalan)
DEREGULASI EKONOMI - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kedua dari kanan), Menko Perekonomian Darmin Nasution dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja bidang perekonomian saat konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2015). (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo menerbitkan paket ekonomi yang dimanai Paket September 1. Paket kebijakan itu diumumkan di Istana Merdeka, Rabu (9/9/2015) sore. Paket ini berisi tiga poin.

Untuk mendukung stabilisasi perekonomian, pada hari yang sama, Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan ekonomi. Kebijakan BI berisi lima butir.

TIGA PAKET EKONOMI SEPTEMBER 1

1) Mendorong Daya Saing Industri Nasional
- Pemerintah akan fokus melakukan deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan kepastian usaha.

- Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan, sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi, dan memangkas peraturan yang tidak relevan dan menghambat daya saing

- Untuk mendorong daya saing industri nasional ini, pemerintah juga sudah menyiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah yang akan memperbaiki prosedur perizinan dan peningkatan kualitas layanan.

- Khusus sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), tingkat suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) telah dipangkas dari 22 persen - 23 persen menjadi 12 persen.

BACA JUGA: 4 Pulau Hilang Akibat Masifnya Proyek Reklamasi

(TRIBUNKALTIM) - Inilah proyek pembangunan polder di Gang Indra, jl Pangeran Antasari Samarinda. Proyek yang telah menelan dana puluhan miliar rupiah ini belum selesai, mangkrak sejak beberapa tahun lalu setelah kasus korupsinya diusut kejaksaan.

2) Mempercepat Proyek Strategis Nasional
- Caranya dengan menghilangkan beberapa hambatan, antara lain penyederhanaan izin, penyelesaian tata ruang, serta percepatan pengadaan barang dan jasa.

- Pemerintah akan terus menggerakkan mesin pertumbuhan dengan mendorong percepatan belanja melalui peningkatan daya serap anggaran dan juga melakukan langkah-langkah penguatan neraca pembayaran.

3) Meningkatkan Investasi Sektor Properti
- Pemerintah mendorong kebijakan khusus rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Halaman
1234
Editor: Domu D.Ambarita
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved