Pemimpin Prestise

PENCITRAAN dan popularitas selama ini dijadikan modal awal bagi masyarakat maupun pejabat yang mencalonkan diri sebagai Bupati, Walikota, Gubernur sampai menjadi Presiden di negeri ini. Prinsip kepemimpinan mulai dikesampingkan, rekam jejak tidak jadi pijakan, publik dibutakan dengan iklan pencitraan yang gencar ditayangkan menjadi strategi untuk mendulang suara dan dukungan.

Maraknya politik pencitraan yang diterapkan calon yang memiliki kepentingan dalam pemilihan kepala daerah ternyata mampu membutakan masyarakat pemilih. Mereka apatis terhadap kelangsungan pembangunan, rendahnya pengetahuan politik dan arti pentingnya good governance, membuat partisipasi pemilih hanya karena faktor prestise tanpa melihat prestasi.

Bergesernya paradigma dalam menentukan pemimpin, faktor leadership sudah tidak lagi menjadi dasar pilihan rakyat, tanpa melihat track record, masyarakat kita dikelabuhi dengan pencitraan. Akhirnya bukan dengan hati nurani, suara rakyat dikuasai emosi yang dipolitisasi sehingga bagaimana idolanya terpilih. Peran partai politik pun tidak lagi menjadi wadah memberikan pendidikan politik buat rakyat , hanya hasrat berkuasa, sehingga demokrasi hanya sebatas kelabuh-mengelabuhi.

Menjelang Pilkada yang digelar serentak pada 9 Desember mendatang, para calon pun berlomba- lomba menaikkan citra dan prestise melalui media cetak. Tak hanya itu, calon berani menggelontorkan uang ratusan juta untuk menyewa jasa konsultan sekadar meningkatkan nilai prestise yang ada pada diri sang calon.

BACA JUGA: Harga Rumput Laut Anjlok, DPRD Berharap Pemerintah Hadir

Gaya foto pun dibuat sedemikian rupa untuk menutupkan citra negatif atau kelemahan calon. Ada calon yang sebelumnya terjun di dunia politik jarang bergaul dengan masyarakat atau hidup eksklusif melalui jasa konsultan pencitraan yang didatangkan dari Jakarta diubah menjadi sosok yang "merakyat". Layaknya film atau sinetron, para calon mencoba memerankan diri sebagai figur pemimpin yang diidam-idamkan masyarakat dengan menutupi segala kekurangannya.

Belum lagi calon-calon petahana (incumbent) menjelang berakhirnya masa jabatan membuat kebijakan yang terkesan pro rakyat. Seperti bagi-bagi beras, blusukan ke daerah-daerah kumuh, bahkan ada calon incumbent yang rela menjadi penyapu jalan. Tentu dengan harapan, mendapat simpati masyarakat dan ujung-ujungnya dipilih kembali. Pertanyaannya, selama ini ke mana?

BACA JUGA: Sedang Nonton TV, Keluarga Pak Mulut Terkejut Api di Sebelah Rumahnya

Dalam komunikasi politik, pendekatan terhadap masyarakat pemilih bisa dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya pencitraan diri calon dan mengubah budaya sok eksklusif menjadi sosok yang merakyat dan humble terhadap siapa pun. Tentunya diharapkan, perubahan perilaku para calon ini tidak hanya sekadar mencari simpati, tapi bisa menjadi jati diri mereka ketika terpilih menjadi pemimpin daerah. Masyarakat jangan tertipu dengan perilaku 'palsu' calon pemimpin.

Sebelum menentukan pilihan pada 9 Desember nanti, cermati dulu track record calon. Rekam jejaknya seperti apa, pengalaman di birokrat, dan jika perlu dilihat dari rumah tangganya. Terpenting lagi, pilihlah calon pemimpin yang jujur. Artinya dia maju sebagai calon kepala daerah tidak ada embel-embel tertentu. Nothing to lose, hanya untuk kepentingan masyarakat. Jujur dalam artian apa adanya, tidak menutupi kelemahan dengan berbagai pencitraan dan make up kepalsuan. (*)