Jatam Sebut Pemerintah Abai terhadap Kesejahteraan Petani di Makroman

Sesuai dengan aturan tersebut, jarak yang diperbolehkan pada Permen itu, yakni berjarak 500 meter dengan pemukiman dan fasilitas umum.

Jatam Sebut Pemerintah Abai terhadap Kesejahteraan Petani di Makroman
TRIBUN KALTIM / CHRISTOPER DESMAWANGGA
Petani yang terdapat di RT 13, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan menutup jalan masuk mobil tambang ke kawasan pertambangan CV Arjuna, Rabu (7/10/2015). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim juga hadir pada aksi petani menutup jalan masuk ke area pertambangan CV Arjuna di RT 13, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan.

Kehadiran Jatam pun disambut baik oleh para petani yang selama merasa hak-hak petani atas air bersih telah direnggut oleh pihak perusahaan.

Dinamisator Jatam Kaltim, Merah Joansyah menjelaskan, pihaknya mendukung gerakan yang dilakukan oleh para petani tersebut, pasalnya kebutuhan air bersih bagi para petani sangat krusial.

"Ironis, saat petani disini sangat membutuhkan air bersih untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan sehari-hari, perusahaan batu bara merampasnya dari warga. Padahal pertanian merupakan mata pencaharian warga," ucapnya, Rabu (7/10/2015).

Tak hanya merenggut air bersih warga, Merah menilai, CV Arjuna juga telah melanggar Permen LH Nomor 4 tahun 2012, tentang jarak aktifitas pertambangan dengan pemukiman dan fasilitas umum.

Sesuai dengan aturan tersebut, jarak yang diperbolehkan pada Permen itu, yakni berjarak 500 meter dengan pemukiman dan fasilitas umum.

"Kalau dihitung dengan baik, jarak antara pertanian warga dengan kawasan pertambangan ini tidak mencapai 500 meter. Gubernur, walikota harus lihat sendiri, lakukan audit terhadap perizinan perusahaan tambang. Karena banyak pelanggaran yang terjadi, dan korbannya adalah warga," tuturnya.

Selain itu, dia juga meminta kepada pemeritah terutama kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) agar dapat memastikan air yang digunakan warga untuk pertanian berstatus aman dan dapat digunakan.

Karena air yang selama ini diberi oleh perusahaan tambang merupakan air yang berada di kolam bekas lubang tambang dan dialiri kembali ke polder penampungan air.

"Harus dipastikan air yang berada di bekas lubang tambang ini aman untuk digunakan, karena air tersebut dipergunakan untuk pertanian dan perikanan warga. Dari situlah mereka dapat penghasilan. Kalau mereka gagal panen karena air yang tidak layak digunakan, apakah pemerintah dan perusahaan tambang mau bertanggung jawab. Pemerintah telah abai tentang masalah seperti ini," tutupnya. (*)

***

UPDATE berita eksklusif, terkini, unik dan menarik dari Kalimantan.

Like fb TribunKaltim.co 

Follow  @tribunkaltim 

Tonton Video Youtube TribunKaltim


Penulis: Christoper Desmawangga
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved