Korupsi

Jokowi Masih sekadar Pereda Ketegangan dan Penunda Kematian KPK

Emerson mengatakan pemerintah harus bersikap tegas untuk menarik pembahasan revisi UU KPK.

Jokowi Masih sekadar Pereda Ketegangan dan Penunda Kematian KPK
tribunnews/herudin
AKSI GAK - Pimpinan dan Pegawai KPK mengikuti aksi para alumni lintas perguruan tinggi yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi (GAK) bersama mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia di halaman Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/10/2015). 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) belum memuaskan terkait pemberantasan korupsi.

Peneliti ICW, Emerson Juntho mencontohkan kasus terakhir mengenai revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Emerson mengatakan pemerintah harus bersikap tegas untuk menarik pembahasan revisi UU KPK.

"Yang kita butuhkan adalah bukan hanya menunda, tapi menarik dan membatalkan, revisi UU KPK dan menarik dari program legislasi nasional 20014-2019. Karena kalau sekadar menunda, sewaktu-waktu misalnya tahun 2016 posisi KPK dalam posisi terancam," kata Emerson di Cikini, Jakarta, Sabtu (17/10/2015).

Emerson berpendapat penundaan pembahasan itu hanya menjadi bom laten terhadap KPK. DPR sewaktu-waktu bisa saja mendorong untuk membahasnya jika KPK dianggap 'mengganggu' parlemen.

Kondisi tersebut akan berbeda jika seandainya Presiden menarik revisi UU KPK dari Prolegnas. Jika ditarik, tidak ada lagi kesempatan untuk pembahasan.

"Jadi posisi Jokowi sekarang masih sekadar pereda ketegangan, penunda kematian KPK. Jadi belum sampai penyelemat," kata Emerson. (*)

Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved