Moda Transportasi Baru

tribunkaltim.co - Pembangunan infrastruktur untuk transportasi kereta api, sangat intens dan gigih diperjuangkan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak. Proyek ini merupakan salahsatu sarana yang sangat penting dan dibutuhkan demi percepatan pembangunan Kaltim. Diakui atau tidak, ini merupakan terobosan baru di Provinsi Kaltim.

Apalagi berani dan berhasil menggandeng Russian Railways. Langkah Awang dan Pemprov Kaltim mempercepat program pembangunan infrastruktur daerah ini perlu diapresiasi. Pemerintah pusat bahkan mengacungi jempol karena Kaltim dinilai mampu meyakinkan swasta. Ini yang patut dicontoh daerah lain karena tidak mungkin semua program pembangunan infrastruktur terutama perkeretaapian di daerah dibiayai sepenuhnya dengan dana yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Sebagai bukti keseriusan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Kaltim, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan berkunjung Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, pada 17 November 2015 mendatang, untuk melakukan groundbreaking rel kereta api sekaligus peresmian beberapa proyek besar di daerah ini.

Artinya, tak lama lagi, bertambah moda transportasi publik yang baru di Kaltim. Memang, rencana semula hanya kereta api sebagai angkutan barang berupa batubara, sawit, hasil kehutanan dan lainnya. Namun setelah dicermati kembali dan direlevansikan dengan kebutuhan masyarakat, akhirnya diubah menjadi sarana angkutan barang dan penumpang. Demi kepentingan publik, regulasinya bakal segera disesuaikan.

BACA JUGA: Kereta Api Cepat Jakarta Bandung akan Dibangun di Atas Jalan Tol

Pembangunan jalur kereta api dengan investasi senilai Rp 72 miliar, rencananya dikerjakan dalam lima tahun, dengan total panjang dua jalur sekitar 900 kilometer. Jalur rel dibangun melintasi Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser.

Membangun sesuatu yang baru di Kalimantan Timur memang tidak mudah. Belum lagi mencermatinya secara komprehensif, selalu ada yang berupaya 'menyulut' penolakan dengan berbagai cara. Dalam dinamika pembangunan daerah memang penolakan dan riak-riaknya boleh dianggap lumrah, sepanjang itu tidak merusak bahkan mematikan.

Sangatlah bijak, bila penolakan yang dilakukan itu dibarengi dengan penawaran solusi alternatif untuk membangun daerah ini, membangun Kaltim yang turut dipijaki. Namun jika penolakan hanya sekadar untuk menggagalkan tanpa solusi, sebaiknya direnungkan dan dipikirkan lagi.

LIHAT JUGA:  VIDEO - Detik-detik Kamerawati Tewas Tertabrak Kereta Api Saat Syuting

Masyarakat perlu melihat proyek perkeretaapian dari perspektif yang benar dan positif. Harus siap menghadapi perubahan yang bermuara pada kemajuan daerah secara bersama. Konektivitas infrastruktur yang sedang maupun akan dibangun di daerah ini berdampak ganda baik bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Memberi dukungan bukan berarti tanpa pengawasan. Pengawasan tetap dinomorsatukan, agar para pelaksana tetap berada di koridor yang tepat dan bebas dari incaran jeratan hukum, proyek yang dihasilkan berkualitas dan terwujud tepat waktu untuk kesejahteraan bersama. Kesejahteraan Bumi Etam ini tentu menjadi kesejahteraan masyarakat yang menghuninya pula. (*)