Damai Golkar demi Pilkada

tribunkaltim.co - Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Golkar yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, kemarin malam menjadi momentum baik bagi partai berlambang pohon beringin menyatukan seluruh pengurus dan kadernya yang sempat terbelah. Terlebih, kedua kubu, yakni kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono hadir dalam Silatnas tersebut.

Menariknya, selain menjadi ajang islah (perdamaian) antara dua kubu, Silatnas Partai Golkar yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla ada kesepakatan baru bahwa Partai Golkar menyatakan akan loyal terhadap Pemerintahan Jokowi-JK, namun tetap kritis jika ada hal-hal yang dirasa oleh Golkar tidak benar. Dukungan yang dimaksud loyal kritis, yakni membuka ruang untuk mengoreksi kinerja dan kebijakan pemerintah.

Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, Golkar memang selalu menjadi partai pemerintah. Keputusan yang disampaikan Agung Laksono dan diamini Aburizal Bakrie, bahwa Golkar menjadi partai loyal kritis terhadap pemerintah tidak terlalu mengagetkan publik. Saat bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), Partai Golkar tetap mendukung kebijakan pemerintah, sepanjang sejalan dengan kepentingan rakyat.

BACA JUGA: Dua Kubu Sepakat Tunda Umumkan Kader Golkar Maju di Pilkada

Sehingga, meski polemik antara kubu ARB dan Agung sudah mencair, Golkar sepertinya tetap bertahan di KMP. Alasannya, Golkar dan KMP punya hubungan sangat dekat. Posisi KMP sebagai koalisi penyeimbang jalannya pemerintahan, namun Golkar ke depan akan lebih dekat dengan pemerintah. Bahkan di KMP, posisi Golkar menjadi kuat atau bisa menjadi penentu. Hal itu dapat dilihat ketika DPR mengesahkan APBN 2016. Saat itu hanya Gerindra yang menolak, namun pada akhirnya menerima pengesehan APBN tersebut.

Di sisi lain, bersatunya dua kubu di internal Partai Golkar yang terkesan mulus pun menuai tanda tanya. Pengamat politik dari UGM Yogyakarta Arie Sudjito menilai, Partai Golkar kini sedang menghadapi persoalan jelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Hal itu menjadi alasan Golkar untuk memberikan dukungan kepada pemerintah.
Akibat perpecahan yang terjadi selama setahun terakhir, konsolidasi di daerah hampir tidak berjalan.

BACA JUGA: Keputusan DPP Lamban, Kader Golkar Bakar Kursi dan Pecahkan Kaca

Munculnya dua kepengurusan di DPP Partai Golkar membuat DPD saling mengklaim hingga berujung pemecatan. Oleh karena itu, Golkar membutuhkan bantuan pemerintah untuk menghadapi pilkada serentak tersebut. Pasca berdamai, Golkar langsung menatap Pilkada serentak yang berlangsung 9 Desember mendatang.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) mengatakan pihaknya optimistis meraih kemenangan dalam pilkada serentak yang berlangsung akhir tahun ini. ARB bersama Agung Laskono siap turun ke daerah membantu pemenangan calon kepala daerah yang diusung dan didukung Partai Golkar. ARB menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah mendukung semua calon yang diusung Partai Golkar.

Seluruh kader Golkar di tingkat pusat hingga daerah menyambut gembira langkah islah. Ancaman Golkar akan terpecah pun tak menjadi kenyataan. Moment baik ini harus segera dimanfaatkan oleh DPD-DPD dan para calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar mengembalikan citra Golkar yang setahun terakhir ini kurang baik.

Tentu tidak mudah bagi DPD dan calon kepala daerah membuat langkah untuk meraih kemenangan dalam waktu yang tinggal beberapa minggu ini. Selain konsolidasi di internal partai, pengurus dan kader Golkar di daerah harus bisa meyakinkan bahwa, sudah tidak ada lagi kubu- kubuan di Partai Golkar. Mampukah Partai Golkar mengembalikan kejayaannya di masa lalu, kuncinya seperti kata politisi senior Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla, Golkar harus mampu berkiprah untuk bangsa, bukan kepentingan organisasi atau kelompok. (*)