Kebakaran Hutan

Cegah Kebakaran Hutan, Presiden Tak Izinkan Pembukaan Lahan di Areal Gambut

Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada lagi izin baru maupun pembukaan lahan baru di areal gambut.

Cegah Kebakaran Hutan, Presiden Tak Izinkan Pembukaan Lahan di Areal Gambut
Tribunnews.com/Rachmat Hidayat
Presiden Joko Widodo didampingi Menko PMK Puan Maharani, Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono memperhatikan sekat kanal yang dibangun untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut di Pulang Pisau, Kalteng, Sabtu (31/10/2015). Kunjungan Jokowi dan rombongan ke Kalteng untuk melihat secara langsung dampak kabut asap dan penyelesaian pembangunan sekat kanal. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada lagi izin baru maupun pembukaan lahan baru di areal gambut.

Ini dilakukan sebagai upaya mencegah munculnya kebakaran hutan dan lahan maupun kerusakan lingkungan.

Penegasan Presiden tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam Rapat Koordinasi Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kementerian LHK Jakarta, Selasa (3/11/2015).

"Kalau itu sih Presiden lebih keras lagi. Tidak boleh ada izin baru dan pembukaan lahan baru," kata Siti.

Pernyataan Siti menanggapi munculnya desakan agar pemerintah merevisi UU no 32/2009 yang memberi peluang untuk membuka lahan dengan cara membakar.

Baca: Gajah-gajah Bergotong Royong Ikut Padamkan Kebakaran Hutan ...

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2), aturan membolehkan melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal.

Terkait hal itu, menurut Menteri LHK, pemerintah tengah mempertimbangkan menghapus pasal tentang pembukaan lahan dengan cara membakar di dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mekanisme penghapusan pasal tersebut, lanjutnya, akan dilakukan dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

"Saran dan pandangan (penyusunan) Perppu datang dari mana-mana. Komisi IV, DPR, LSM, masyarakat dan kalangan lain," ujarnya.

Halaman
12
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved