Syafruddin Pastikan Pendukung Hak Interpelasi Gubernur Tidak Masuk Angin

Interpelasi ini benar-benar lahir dari keingintahuan kami. Artinya, kami konsisten. Tak akan masuk angin

Syafruddin Pastikan Pendukung Hak Interpelasi Gubernur Tidak Masuk Angin
TRIBUNKALTIM/BUDHI HARTONO
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kaltim Veridiana Wing, Ketua Fraksi PKB Syafruddin, dan Ketua Fraksi PAN Baharuddin Demmu berjabat tangan di gedung DPRD Kaltim, Rabu (4/11/2015). Ketiganya menegaskan tidak akan masuk angin dan mendukung hak interpelasi. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Inisiator hak interpelasi, Syafruddin memastikan dirinya dan puluhan anggota DPRD Kaltim yang telah menandatangani pengajuan hak interpelasi, tidak akan "masuk angin". Sudah 23 anggota dewan yang meneken dukungan hak bertanya itu. Diperlukan lima anggota lagi baru bisa diproses.

"Itu (kasus suap interpelasi di Sumatera Utara) jadi pembelajaran kami. Interpelasi ini benar-benar lahir dari keingintahuan kami. Apa sih sesungguhnya implikasi PLT nuklir buat rakyat? Pembiayaan seperti apa? Lahannya di mana? Ini yang ingin kami tahu. Artinya, kami konsisten. Tak akan masuk angin," tegasnya di gedung dewan, Rabu (4/11/2015).

Menurut dia, hak interpelasi itu hanya meminta penjelasan atau Dewan bertanya secara resmi kepada Gubernur. Interpelasi terkait rencana PLTN. "Kami harap ke depan, jika ada kerjasama dengan pihak luar negeri, ya kordinasi dan komunikasilah dengan DPRD. Selama ini kan jalan sendiri," kata Ketua DPW PKB Provinsi Kaltim itu.

BACA JUGA: Demmu: Tidak Perlu Panik, Lebih Baik Gubernur Jaga Kesehatan

Munculnya wacana mengenai rencana Pemprov Kaltim akan membangun PLTN bekerjasama dengan perusahaan Rusia, mengagetkan dewan. Rencana itu tidak pernah disampaikan secara formal kepada dewan. Bahkan, kata dia, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) pun tidak ada.

Selama ini, lanjut dia, dewan mendengar wacana membangun PLTN di Berau, melalui media massa. "Kami tidak pernah tahu. Makanya kami undang resmi di forum interpelasi. Daripada kami cuma tahu lewat media saja, saya pikir di forum interpelasi Pak gubernur bisa jelaskan secara rinci, rigit dan transparan," tuturnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu berpendapat, hak interpelasi di DPRD Sumut diusut KPK, terungkap adanya suap kepada beberapa anggota Dewan. "Ini menjadi peringatan untuk seluruh anggota dewan yang mendukung interpelasi. Saya pribadi, insya Allah konsisten mendukung interpelasi. Tapi bukan berarti mau menghambat wacana PLTN itu," ucap Demmu.

Menurut dia, situasi politik yang sedang mengusulkan hak interpelasi rentan dengan suap ataupun gratifikasi dengan dasar kepentingan. "Kasus suap di DPRD Sumut adalah gambaran riil anggota yang bermain dengan konsistensi dan kepentingan. Konsekwensinya, jadi tersangka."

Untuk diketahui dari 23 anggota Dewan yang mendukung interpelasi terkait wacana pembangunan PLTN dari Fraksi PKB, PAN, Hanura dan PDI Perjuangan. Hal senada dikemukakan Ketua Fraksi PDIP Veridiana Huraq Wang.

Ia berharap, anggota fraksinya yang mendukung hak interpelasi terkait wacana pembangunan PLTN di Kaltim, berpendirian tetap. "Kalau dukung interpelasi, ya dukung. Jangan dijadikan alat bargaining. Karena itu bisa jadi senjata makan tuan," tukas Veridiana yang anggota Komisi III DPRD Kaltim itu.

Halaman
12
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved