Breaking News

BREAKING NEWS - Tenaga Honor Minta Kejelasan DPRD Tentang Pansus

Dalam pertemuan sebelumnya, anggota dewan sepakat untuk membentuk pansus.

Penulis: Rahmad Taufik |
BREAKING NEWS - Tenaga Honor Minta Kejelasan DPRD Tentang Pansus - kukar_fthk-demo-dprd_20151116_110125.jpg
TRIBUN KALTIM / RAHMAD TAUFIK
Ratusan tenaga honor yang tergabung dalam Forum Tenaga Harian Kutai Kartanegara (FTHK) mendatangi Gedung DPRD Kukar, Senin (16/11/2015).
BREAKING NEWS - Tenaga Honor Minta Kejelasan DPRD Tentang Pansus - kukar_fthk-demo-dprd_1_20151116_110810.jpg
TRIBUN KALTIM / RAHMAD TAUFIK
Ratusan tenaga honor yang tergabung dalam Forum Tenaga Harian Kutai Kartanegara (FTHK) mendatangi Gedung DPRD Kukar, Senin (16/11/2015).

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Rahmad Taufik

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Forum Tenaga Honor Kutai Kartanegara (FTHK) meminta kejelasan dari anggota DPRD Kukar yang sebelumnya berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan ribuan honor di Kukar.

Mereka berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kukar, Senin (16/11/2015). Dalam pertemuan sebelumnya, anggota dewan sepakat untuk membentuk pansus.

Namun sampai sekarang, para tenaga honor belum menerima perkembangan terkait pembentukan pansus. Hingga pukul 10.05, tak seorang anggota dewan pun muncul menemui ribuan tanaga harian lepas (THL). Mereka mengancam tidak akan menyalurkan hak suara mereka jika gaji mereka tidak dinaikkan.(baca juga: BREAKING NEWS - Ratusan Tenaga Honor Ngeluruk Kantor DPRD Kukar )

"Kami tidak akan berpatisipasi dalam Pilkada mendatang jika kesejahteraan kami tidak diperhatikan," tutur Ali Rohman, Ketua FTHK.

Menurut Ali, gaji Rp 830 ribu buat para THL sangat tidak layak. Belum lagi, gaji ini sering dibayarkan dalam 3 bulan.

"Begitu gajian sekadar numpang lewat atau langsung habis buat bayar utang," ujar Ali.

Menurutnya, APBD kita sangat sehat. Apalagi jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Kukar mencapai Rp 1,7 triliun.

"Kalau saja gaji THL ini dianggarkan Rp 134 miliar selama setahun dengan asumsi jumlah honor 5.000, maka hanya sekian persen dialokasikan dari total Silpa kita Rp 1,7 triliun," ucap Ali. Ia mengatakan gaji THL menjadi kebijakan dari daerah. (*)

***

  Follow  @tribunkaltim Tonton Video Youtube TribunKaltim

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved