Di MKD, Luhut Jelaskan Posisinya Terkait Perpanjangan Kontrak Karya Freeport

"Lima syarat itu, yaitu pembangunan Papua, konten lokal, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan," imbuhnya.

Di MKD, Luhut Jelaskan Posisinya Terkait Perpanjangan Kontrak Karya Freeport
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menkopolhukam Luhut Panjaitan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Senin (14/12/2015).

Luhut tiba di ruang sidang MKD pukul 12.57 WIB, untuk diperiksa dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pemeriksaan, Luhut menjelaskan posisinya mulai kala menjabat sebagai Kepala Staf Presiden hingga awal dirinya menjabat Menkopolhukam.

Luhut tegaskan bahwa dari awal memo yang didasari pada kajian mendalam yang dilakukan kantor Kepala Staf Presiden, bahwa perpanjangan kontrak hanya boleh dibahas dua tahun sebelum kontrak habis, yakni 2019.

"Posisi saya tidak pernah bergeser dari kronologis itu," tegas Luhut dalam keterangannya di MKD.

(Baca juga: Massa Bubarkan Diri Setelah Jumiko Baca Pernyataan)

"Saya tidak ingin atasan saya terjebak. 17 Juni kami mengirimkan memo kepada presiden UBK Freeport. dalam konteks ini kami cukup jelas menjelaskan posisi Freeport. Bahwa baru dapat diajukan paling cepat pada tahun 2019," tambahnya.

Luhut mengaku berpegang teguh pada lima prinsip soal PT Freeport Indonesia ini. Pertama, berpegang teguh pada undang-undang yang berlaku.

Kedua, izin pertambangan harus memberikan hasil yang lebih besar bagi Indonesia dan memberi kemakmuran yang lebih besar kepada penduduk di provinsi tempat tambang itu berada.

Halaman
12
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved