Resah tak Diberangkatkan, Ratusan Warga Eks Gafatar Ingin Temui Bupati dan Gubernur

Laporan wartawan TribunKaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Ratusan warga eks anggota organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) mengaku sudah jenuh dengan kondisi saat ini.

Ahmad Rifai, perwakilan eks Gafatar ketika ditemui di penampungan di area Badan Diklat Bulungan, Jl Agathis, Tanjung Selor, Minggu (21/2/2016), mengatakan, walau sebenarnya sudah lama jenuh, pihaknya tetap menunggu momentum pelantikan bupati dan wakil bupati Bulungan.

Namun ternyata setelah acara pelantikan usai dan bupati/wakil bupati mulai bertugas, tetap belum ada kejelasan terkait pemulangan mereka.

Terlebih lagi, kata dia, adanya kabar bahwa tenaga medis hanya bertugas hingga Sabtu (20/2/2016) kemarin, membuat warga semakin resah.

Pasalnya, selain ada beberapa ibu yang sedang hamil tua, ada puluhan anak yang sangat rentan terganggu kesehatannya.

"Acara pelantikan sudah lewat, tapi tetap belum juga ada kejelasan," katanya.

BACA JUGA: Tiga Lusin Donat untuk Saipul Jamil Terpaksa Dititip ke Polisi

Ratusan warga juga menurutnya sudah sepakat bahwa jika tidak ada kejelasan hingga Senin (22/2/2016) ini, perwakilan warga akan menemui bupati Bulungan dan gubernur Kaltara.

"Kalau sampai Senin (22/2/2016) belum ada kejelasan, beberapa perwakilan kita akan menemui bupati atau gubernur," katanya.

Rifai juga berharap, agar setelah pemulangan nantinya warga eks Gafatar ini langsung bisa kembali hidup bebas di daerah tujuannya masing-masing.

"Kalau sudah sampai tujuan, kita jangan dimasukkan ke penampungan lagi," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bulungan Syahril ketika ditemui pekan lalu mengatakan, dari hasil rapat terakhir, pemulangan eks Gafatar ini sudah siap dilakukan dan tinggal menunggu tindak lanjut dari Pemprov Kaltara.

Pasalnya kata dia, terkait pemulangan ini sudah dalam ranah Pemprov asal Pemprov tujuan masing-masing eks anggota Gafatar tersebut bersedia menerima.

"'Kabupaten nggak boleh. Yang jelas, Pemprov Kaltara yang punya bagian untuk memulangkannya. Bukannya kita (Pemkab) nggak mau mengurus, tapi kasihan (khususnya) anak-anak," katanya. (*)

***

Seru, berinteraksi dengan 75 ribu netizen?

Like fan page  fb TribunKaltim.co, Follow  twitter@tribunkaltim dan tonton Video Youtube TribunKaltim