Soal PLTA Sungai Kayan, Siti Nurbaya Perlu Restui 4 Bendungan Lagi

Rencana investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Sungai Kayan di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Kaltara hampir tidak terdengar.

Soal PLTA Sungai Kayan, Siti Nurbaya Perlu Restui 4 Bendungan Lagi
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Moeldoko ikut melakukan peletakan batu pertama pembangunan PLTA Sungai Kayan di Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan (Kaltara) awal tahun 2014 lalu, bersama beberapa jajaran Pemprov Kaltim, Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Rencana investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Sungai Kayan di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) hampir tak terdengar suaranya.

Padahal megaproyek tersebut sempat didengungkan bakal mampu memenuhi kebutuhan energi listrik di seantero Kalimantan, bahkan mampu dijual ke negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Daruslam.

Kabar terbaru, perusahaan konsorsium PT Kayan Hydro Energy (KHE) dan China Power Investment (CPI) selaku investor mega proyek, telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup (LH) dan Kehutanan Republik Indonesia yang diparaf oleh Menteri Siti Nurbaya Bakar.

Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut bernomor 23/I/IPPKH/PMA/2015 tertanggal 21 Desember 2015. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltara Frederick Ellia, melalui Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Panji Agung, mengatakan luas areal hutan yang dipinjampakaikan Kementerian LH dan Kehutanan ialah 225,71 hektar.

“Kami baru juga dapat informasinya. Dan, kami hanya menyampaikan sesuai yang kami ketahui,” kata Panji kepada Tribunkaltim.co, Kamis (25/2/2016).

Baca: Investasi Mega Proyek PLTA Ratusan Miliar Mangkrak

Dilanjutkan Panji, IPPKH seluas 225,71 hektar yang dikantongi, hanya berlaku untuk blok bendungan PLTA Kayan I. Itu artinya, belum mencakup 4 blok bendungan lainnya yang masuk dalam komponen PLTA sebagaimana perencanaan yang sudah dibuat investor.

“Setiap bendungan harus memiliki IPPKH. Jadi akan ada 5 (lima) IPPKH. Kemungkinan Kementerian LH dan Kehutanan baru akan memberikan lagi izin IPPKH selanjutnya kalau bendungan PLTA Kayan I selesai dibangun investor,” jelasnya.

Adapun batas areal IPPKH blok bendungan Kayan I meliputi kegiatan areal DAM 31,66 hektar, areal infrastruktur 17,63 hektar, wilayah kerja 163,21 hektar, areal penyangga 10,59 hektar, dan jalan seluas 2,62 hektar.

Berdasarkan penelusuran Tribunkaltim.co, areal kawasan hutan yang dibutuhkan PT Kayan Hidro Energy untuk kegiatan pembangunan PLTA seluas kurang lebih 2.006,34 hektar.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved