Wakil Ketua DPRD Janji Perjuangkan Kenaikan Gaji Ketua RT

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Kehadiran Bupati Kutim, Ismunandar, di acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sangatta Utara 2016, di gedung BPU Kecamatan Sangatta Utara, Rabu (24/2), mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Encek UR Firgasih, kehadiran Bupati Kutim di acara Musrenbangcam merupakan sejarah.

“Selama ini Bupati terdahulu tidak pernah mengikuti kegiatan Musrenbang kecamatan. Saya pribadi selaku wakil rakyat (DPRD) sangat senang menghadiri acara Musrenbang kecamatan ini. Kenapa? Karena ini adalah sebuah sejarah baru Musrenbang kecamatan dihadiri oleh bupatinya langsung,” kata politisi PPP ini yang juga isteri Bupati Ismunandar.

Firga, sapaan akrab Encek UR Firgasih, menjelaskan kehadiran Bupati adalah untuk mendengarkan langsung program yang akan dijalankan sejak tahun 2016 dan tahun berikutnya.

(Baca juga: Saatnya Desa Membangun, Pemkab Akan Alokasikan Hingga Rp 5 Miliar per Desa)

Kegiatan Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Sangatta Utara tersebut dihadiri beberapa anggota dewan dari dapil I, di antaranya H Habullah Yusuf, Uce Prasetyo, Herlang, dan Didik Prasetyo.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari SKPD lingkup Pemkab Kutim. Sebagai wakil rakyat, Firga bersama rekannya di DPRD Kutim berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan Ketua RT sebagai ujung tombak keberhasilan pelayanan masyarakat.

Menurut dia pekerjaan sebagai Ketua RT sangat berat. Sebab apabila ada masalah di lingkungan, selalu Ketua RT yang mendapat sorotan. “(Persoalan Ketua RT) ini sudah saatnya mendapat perhatian dan menaikkan gajinya,” kata Firga.

Selain itu dia menjelaskan, untuk mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Kutim yang mengarah kepada kemaslahatan masyarakat, beberapa program dan kebijakan pemerintah yang lalu wajar dievaluasi.

Tujuannya untuk membangun Kutim lebih baik. Evaluasi akan dilakukan oleh pemerintah yang baru dengan jajaran DPRD Kutim yang memiliki tiga fungsi utama. Yaitu legislasi, budgeting, dan pengawasan.

Namun menurutnya DPRD juga memiliki tugas menyerap aspirasi warga. Salah satu di antaranya menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. “Aspirasi masyarakat adalah tanggung jawab DPRD sebagai perwakilan rakyat," sebutnya.

Tidak hanya itu, sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Firga selaku Ketua TP PKK juga berjanji akan menambah anggaran untuk organisasi yang konsen memberdayakan kesejahteraan keluarga ini.

Sehingga program yang dilaksanakan bisa lebih luas, lebih baik, tepat sasaran, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*hms3/hms4/adv)