Berita Pemkab Kutai Timur

Rajin Bayar Pajak Bumi dan Bangunan, NJOP Akan Meningkat

Karena dengan membayar SPPT-PBB, sebuah bangunan atau OP akan meningkat nilai jualnya.

Rajin Bayar Pajak Bumi dan Bangunan, NJOP Akan Meningkat
HO_HUMAS SETKAB KUTIM
Demi meningkatkan PAD dari PBB dan BPHTB, tak jarang para Kabid Dispenda beserta staf melakukan kunjungan dan identifikasi objek pajak langsung ke lapangan. (Fuji_Humas Setkab Kutim) 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Tahun 2016 ini, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kutai Timur menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 3,5 miliar. Target ini meningkat Rp 1 miliar dibandingkan tahun 2015 lalu, yaitu sebesar Rp 2,5 miliar.

Potensi PBB dapat direalisasikan dari 118.813 sasaran objek pajak (OP) dengan proyeksi nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar Rp 5.645.490.749. Terkini, Dispenda sudah mendistribusikan 101.612 surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) di seluruh Kutai Timur (Kutim) melalui juru pungut di masing-masing kecamatan.

“Potensi tersebut bisa meningkat karena data OP terus mengalami pemutakhiran. Kita akan menugaskan juru pungut ke kecamatan untuk memperbaiki data jumlah OP yang ada,” kata Kadispenda Yulianti, didampingi Kabid PBB dan BPHTB, Awang Amir, belum lama ini.

Berikutnya yang menjadi prioritas perbaikan dan penyampaian SPPT diarahkan ke Kecamatan Sangatta Utara, Rantau Pulung, dan Sangatta Selatan. Berikutnya Muara Wahau, Kongbeng, dan Bengalon. Kemudian ke kecamatan yang ada di pesisir dan seluruh pedalaman.

Yuli, sapaan akrab Yulianti, menambahkan apabila data OP sudah diperbaiki, maka target penerimaan PBB bisa mencapai Rp 3,5 miliar atau bahkan bisa lebih. Demi peningkatan penerimaan PBB dan BPHTB, Dispenda terus meningkatkan upaya sekaligus mengingatkan masyarakat untuk mendaftarkan bangunan atau rumahnya sebagai OP.

(Baca juga: Performa Ciamik, Kutim Raih Juara 1 di Batam Craft, Tourism, and Investment)

Karena dengan membayar SPPT-PBB, sebuah bangunan atau OP akan meningkat nilai jualnya. Dibandingkan dengan bangunan yang belum pernah membayar atau melunasi PBB. Bukti bayar SPPT-PBB berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut merupakan salah satu bukti legalitas kepemilikan bangunan.

“Jadi otomatis akan meningkatkan nilai jualnya. Saat ini masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa dengan melunasi atau membayar BPHTB, merupakan beban biaya yang tidak perlu. Padahal dengan melunasi BPHTB tersebut, otomatis NJOP akan meningkat. Karena BPHTB merupakan salah satu bukti legalitas kepemimilikan tanah dan bangunan selain sertifikat,” kata Yulianti, diamini oleh Awang Amir.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pasal 2 ayat 2 huruf J dan K, pungutan PBB dan BPHTB sejak tahun 2011 dialihkan dari pusat ke daerah.

Sehingga PBB dan BPHTB menjadi komponen penerimaan daerah. Karena menjadi satu potensi penerimaan asli daerah (PAD), maka kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan demi pembiayaan pembangunan. (*/hms4/adv)

***

Perbarui informasi terkini, unik, dan menarik melalui medsos.

Join BBM Channel, invite PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co, follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim


Editor: Kholish Chered
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved