Sabtu, 18 April 2026

Polemik Perbatasan Negara

Kalau Sejahtera, Warga Perbatasan Takkan Tergoda Pindah Kewarganegaraan

Dalam waktu dekat, FBN Kaltara akan berkoordinasi dengan FBN Pusat, perihal masalah perbatasan ini.

Penulis: Doan E Pardede |
tribunkaltim/Niko Ruru
Patok perbatasan RI - Malaysia dengan nomor patok 7, dimana lokasi disekitar ini akan dihibahkan menjadi lokasi bumi perkemahan 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Mencuatnya permasalahan Outstanding Boundary Problems (OBP) di beberapa titik di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), menuai tanggapan dari Forum Bela Negara (FBN) Kaltara.

Dimana kabar beredar, masalah OBP di titik Pulau Sebatik, Sinapad dan Simantipal terindikasi merugikan NKRI di wilayah perbatasan sekitar 84 hektar hingga 160 hektar.

FBN adalah organisasi masyarakat sipil bentukan Kementrian Pertanahan.

FBN Kaltara baru mulai bergabung dan resmi dilantik pada Desember 2015 lalu di Kementerian Pertahanan.

Ketua FBN Kaltara, Wahyudi, yang juga alumni Pendidikan Magister Universitas Pertahanan Indonesia kepada Tribun, Minggu (3/4/2016) mengatakan, masalah kedaulatan negara tidak boleh ditawar-tawar.

(Baca juga: Selama Ujian Nasional, Mesin PLN Tanjung Selor Akan Bekerja Ekstra)

"Posisi kita jelas sesuai dengan warisan konvensi London antara Inggris dan Belanda pada tahun 1891," kata Wahyudi yang juga mantan Wakil Ketua BEM FKIP Unmul ini.

Dalam waktu dekat, FBN Kaltara akan berkoordinasi dengan FBN Pusat, perihal masalah perbatasan ini.

Terkait sengketa yang belakangan mencuat ini kata dia, sudah pernah menjadi fokus FBN dan sudah dilakukan beberapa upaya menegaskan fakta yang ada.

Seperti Januari 2015 lalu, FBN bekerjasama dengan Pemda dan TNI menggagas penanaman 1.000 bibit pohon di patok 6-7 pulau Sebatik pada posisi 4' 10" LU.

"Ini dalam upaya mempertegas patok-patok atau pilar perbatasan, yang hanya berjumlah 18 buah disamping 8 patok runcing yang menjadi polemik akhir-akhir ini," katanya.

Lebih jauh Wahyudi memaparkan, dalam menjaga kedaulatan negara di perbatasan, harus dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan pendekatan pertahanan. Dan kedua, dengan pendekatan kesejahteraan.

Jika masyarakat perbatasan sejahtera, terpenuhi hajat hidup dan merasakan fasilitas pendukung hidup yang memadai, kata dia, dengan sendirinya akan menjadi "patok-patok hidup" yang bakal menjaga perbatasan itu sendiri.

"Akan menjaga perbatasan dan tak goyah dengan godaan pindah kewarganegaraan," katanya. (*)

***

Perbarui informasi terkini, unik, dan menarik melalui medsos.

Join BBM Channel, invite PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co, follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim


Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved