Ada Ketua KPK, Kepala Daerah Ramai-ramai Curhat

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Sejumlah kepala daerah ramai-ramai menyampaikan unek-unek alias curhat di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait persoalan energi dan merosotnya dana bagi hasil dari pusat.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengeluh dana bagi hasil triwulan keempat 2015 yang belum ditransfer hingga saat ini.

Sementara, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari juga memprotes kebijakan pemerintah pusat.

Dari sekian ratus triliun yang dihasilkan Kukar, hanya sekitar Rp 4-5 triliun yang diberikan pemerintah pusat melalui dana bagi hasil (DBH).

Rita berdalih bahwa luas wilayah Kukar jauh lebih besar daripada kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan. Sudah seharusnya dapat diberikan lebih agar dapat membangun fasilitas publik seperti jalan di seluruh wilayah Kukar.

Pada kesempatan yang sama, terkait krisis listrik yang masih melanda Kaltim dan Kaltara, Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar menawarkan untuk mengambil suplai listrik dari PPU.

Ia mengatakan dengan cadangan energi yang dimiliki daerahnya, ia sanggup menyuplai kebutuhan Kaltim.

Tak mau kalah, Bupati Berau Muharram mengusulkan pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga air. Ia mengajukan pendapat ini dengan dasar pikiran bahwa di seluruh Kalimantan banyak terdapat sungai-sungai yang jika dimanfaatkan dengan baik akan dapat menjadi potensi energi yang besar.

Menanggapi curhat atau uneg-uneg sejumlah kepala daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji membantu Kementerian ESDM menyelesaikan masalah pengelolaan sektor energi di Kalimantan.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, sebelumnya hal sama sudah dilakukan di Provinsi Riau dan Palembang. Acara ini sendiri dilakukan untuk memperbaiki tata kelola sektor minyak dan gas, batu bara, mineral, listrik, serta energi baru, dan terbarukan.

Baca: Ketua KPK Minta Pejabat Daerah Waspada, Mei Nanti Timnya Turun ke Daerah Penghasil Migas

"Selain itu ada suatu kesadaran yang tinggi dari kita semua untuk bisa menciptakan kedaulatan energi di Indonesia," ujarnya kepada hadirin.

Ia menambahkan, tujuan kegiatan membahas permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan sektor energi di Kalimantan.

KPK akan membantu Kementerian ESDM menyusun langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan lintas sektor.

"Khususnya terkait dengan pertambangan minyak dan gas bumi," ujarnya. Agus meminta secara khusus kepada kepala daerah dan stakeholder terbuka menyampaikan permasalahan yang terjadi di daerah.

Untuk itu fokus kegiatan ini paling tidak ada enam aspek yakni penataan perizinan, pelaksanaan kewajiban para pihak, pengawasan dan pengendalian, pemenuhan hak-hak masyarakat, perbaikan regulasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

"Karena kita dihadapkan pada situasi yang hari-hari ini akan terus membayangi kita. Seperti cadangan sumber daya energi yang tidak terbarukan sangat terbatas, belum adanya upaya sistematis mengoptimalkan sumberdaya dan energi terbarukan. Meski harga minyak turun tapi harga energi di Indonesia masih cukup mahal, kemudian praktik tindak pidana yang masih muncul di sektor energi," paparnya panjang lebar.

Dari kegiatan koordinasi dan supervisi ini Agus berharap ke depannya, pendampingan KPK di dalam sektor minyak dan gas itu dapat mempengaruhi jalannya koordinasi dan supervisi maupun tata kelola secepat dan sedapat mungkin agar dapat diwujudkan dengan lebih baik. (*)

***

Perbarui informasi terkini, unik, dan menarik melalui medsos.

Join BBM Channel, invite PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co, follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim