Pascaminyak

SALAM TRIBUN

Pascaminyak

Oleh ACHMAD BINTORO

Usianya baru 30 tahun. Semuda itu ia sudah mengambil banyak peran besar. Ia disebut-sebut berada di balik keputusan berani yang diambil pemerintah Arab Saudi, Senin (25/4/2016). Ia pula yang kemudian tampak lebih banyak meladeni para awak media (termasuk asing) dan menjawabnya dengan tangkas usai sidang dewan kabinet, yang menyetujui Visi Arab Saudi 2030.

Hari itu, dengan mengapit sang ayah, Raja Salman bin Abdul Aziz (81), bersama saudara sepupunya, Putra Mahkota Mohammed bin Neyef (56), Mohammed bin Salman mengumumkan visi pemerintah untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada minyak tahun 2020. Ya, empat tahun lagi!

"Kami bisa hidup tanpa minyak pada tahun 2020," tegas Mohammed Salman, Deputi Putra Mahkota, yang sering dijuluki "Mr Everithing."

Julukan itu awalnya hanyalah obrolan terbatas kalangan diplomat asing. Merujuk pada perannya yang sangat besar. Masih berusia 30 tahun, tapi perannya nyaris melampaui raja. Ia menduduki berbagai jabatan penting. Antara lain Wakil Perdana Menteri Kedua, Menteri Pertahanan, Ketua Mahkamah Kerajaan, hingga Penasihat Khusus Pelayan Dua Urusan Tanah Suci. Ia juga memimpin perusahaan minyak terbesar di Saudi, Aramco.

"Kami semua telah meningkatkan kecanduan minyak di Arab Saudi. Ini berbahaya dan menghambat pembangunan dalam beberapa tahun terakhir," tambahnya dalam wawancara dengan televisi pemerintah Al-Arabiya.

Sebuah visi yang oleh banyak analis disebut sangat berani mengingat selama puluhan tahun struktur ekonomi Saudi ditopang oleh ekspor minyak. Hampir 80 persen pendapatan Arab Saudi berasal dari minyak. Kedua, negara ini tidak sedang alami krisis minyak. Cadangan minyaknya masih melimpah ruah. Dari enam ladang minyak besar miliknya, Ghawar Field merupakan ladang terbesar sejagad. Sekitar 75-83 miliar barel.

Tetapi, kini, minyak pula yang membuat para pemimpin kerajaan dari dinasti bin Saud ini pusing tujuh keliling. Anjlokmya harga berakibat turunnya pendapatan hingga 23 persen dibandingkan tahun lalu. Harga minyak mentah WTI anjlok dari tingkat tertinggi selama lima tahun sebesar US$125 (Rp 1,7 juta) per barel pada Maret 2012 menjadi US$42,6. Malah sempat menukik lebih dalam US$25,15 pada empat bulan lalu.

Tak terbendung lagi, defisit makin membengkak. Menjadi US$98 miliar atau Rp1.337 triliun tahun ini.

Visi 2030 disusun untuk membangkitkan ekonomi baru pascmigas. Keputusan ini diumumkan tidak lama setelah OPEC gagal sepakat untuk mengurangi produksi. Saudi dan Iran menolak menurunkan produksi karena negara-negara penghasil lain, non-OPEC seperti Amerika dan Rusia tidak melakukan hal yang sama. Mereka bertanya, "Kok hanya dan harus kami yang membatasi?"

Pengurangan produksi tadinya diharapkan akan dapat menaikkan harga, setidaknya di atas US$50. OPEC adalah kartel 13 negara di mana Arab Saudi merupakan produsen terbesar. Indonesia pernah menjadi anggota dan akhirnya keluar tahun 2008 karena menjadi net importer.

Mohammed Salman menyadari bahwa minyak tidak bisa diperbarui. Suatu saat pasti habis. Agaknya, anjloknya harga minyak dunia ini kemudian menyadarkan para pembesar Arab Saudi untuk segera mereformasi ekonominya. Langkah Saudi dinilai sejumlah analis sangat tepat.

Kita pernah melihat bagaimana sebelumnya, 16 tahun lalu, kesadaran yang sama untuk melepaskan diri dari minyak, juga muncul pada raja Dubai, Mohammed bin Rasyid Al-Maktoum. Hasilnya, kini Dubai menjadi incaran para pelancong kaya dunia.

Bagaimana dengan Kaltim? Kaltim kini mengalami imbas yang sama akibat anjloknya harga kayu lapis dunia, kemudian batubara, dan kini minyak bumi. Bisakah Kaltim membangun tanpa lagi mengandalkan tambang dan migas?

Pertanyaan ini terdengar konyol. Tetapi, tengoklah histori ketergantungan kita selama ini terhadap sumberdaya alam. Kita pernah mengenal periode kayu pada tahun 70-an hingga 1990. Kita juga mengenal periode migas, menikmati bonanza minyak tahun 1980-2008. Dan kemudian bergeser ke periode batubara tahun 2008 hingga 2013.

Apa hasilnya? Di atas kertas, Kaltim memang pernah mencatat angka pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Beberapa tahun di atas rerata nasional. Geliat usaha dan industri pun tumbuh pesat. Ini terlihat dari tingginya angka PDRB (yang oleh sebagian orang disalahartikan sebagai besaran nilai uang Kaltim yang disetorkan ke pusat) dari tahun ke tahun. Meski sempat turun, tahun 2015 masih tinggi, Rp 564,7 triliun.

Di lapangan, pada kenyataannya, kita masih saja dihadapkan pada problem-problem mendasar. Apa lagi kalau bukan infrastuktur yang minim. Saat pulau lain sudah menikmati nyamannya berkendara di jalan tol, kita masih berkutat pada banyaknya ruas jalan yang tidak aman. Bicara kenyamanan, oh masih terlalu jauh. Listrik byar pet tak berkesudahan.

Bagaimana mau membanun smelter jika listrik tak tersedia? Bagaimana investor akan realisasikan rencananya jika infrastruktur masih ala kadarnya. Padahal, berharap ekonomi kembali tinggi, Kaltim tidak mungkin hanya mengandalkan ekspor dan konsumsi rumah tangga. Perlu investasi swasta dan pemerintah. Dan investasi yang paling tepat adalah membangun pabrik pengolahan (manufacturing) dan pemurnian (smelter).

Itulah PR-PR yang masih harus diselesaikan Kaltim. Kaltim sudah lebih dulu menyusun Visi Kaltim 2030, sebagai upaya melepaskan diri dari migas dan tambang. Saatnya rencana-rencana itu dituangkan dalam tindakan yang nyata dan terukur. Tak cukup hanya dengan mengoleksi berbagai macam piagam dan panji keberhasilan. Rakyat sudah terlalu lama menunggu!(*)