Kisruh Partai Golkar
Airlangga: Pemiihan Ketua Umum Golkar Harus Lewat Voting Tertutup
Airlangga menegaskan penentuan bakal menjadi calon ketua umum harus melalui pemungutan suara secara tertutup.
TRIBUNKALTIM.CO, BALI - Airlangga Hartarto meminta sistem pemilihan calon ketua umum Golkar dilakukan secara tertutup.
Airlangga merupakan seorang calon ketua umum Golkar nomor urut 3.
Ia mengingatkan dalam AD/ART Golkar diatur mekanisme dukungan sebesar 30 persen dan dilakukan secara tertutup.
"Wacana aklamasi kalau dilakukan tanpa voting tentu mencederai demokrasi. Kita ingin kembali pada AD/ART," kata Airlangga di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Minggu (15/5/2016).
Airlangga menegaskan penentuan bakal menjadi calon ketua umum harus melalui pemungutan suara secara tertutup.
BACA JUGA:
"Tidak ada pemilihan mendompleng pandangan umum daerah," ujarnya.
Ketika ditanyakan kekhawatiran mengenai suasana Munas Golkar 2014, Airlangga menyatakan tidak takut.
Meskipun, ia mengakui aroma tersebut terlihat.
"Sehingga kita harus mewaspadai. Karena satu tahun kita didera persoalan seperti ini (dualisme kepengurusan)," kata Airlangga.
Sebelumnya, Ketua Steering Committee (SC) Munaslub Golkar Nurdin Halid mengakui adanya perbedaan pendapat terkait pemilihan calon ketua umum.
LIHAT JUGA: VIDEO - Munaslub Golkar, Setya Novanto Tertangkap Kamera tengah Tertidur saat Mengheningkan Cipta
Peserta Munaslub menginginkan sistem pemilihan terbuka sedangkan lainnya tertutup.
"Sekarang ini terjadi pro kontra antara sistem terbuka atau tertutup," kata Nurdin di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (14/5/2016).
Nurdin mengatakan pihaknya merancang tata tertib pencalonan dan pemilihan digelar tertutup.
Tetapi peserta menginginkan sampai proses pencalonan terbuka.
Ketika ditanyakan kekhawatiran mengenai suasana Munas Golkar 2014, Airlangga menyatakan tidak takut.
Meskipun, ia mengakui aroma tersebut terlihat.
BACA JUGA: Alasan Tommy Batal Calonkan Diri Jadi Ketua Umum Golkar
"Sehingga kita harus mewaspadai. Karena satu tahun kita didera persoalan seperti ini (dualisme kepengurusan)," kata Airlangga.
Sementara pemilihan ketum baru dilakukan secara tertutup.
"Nah ini kemudian belum ada kesepakatan sehingga diputuskan mereka musyawarah antara DPD I dan DPD II . Kalau tidak tercapai kesepakatan, maka voting. Keputusannya besok, apakah musyawarah ada hasilnya atau harus dilakukan voting," ujar Nurdin. . (Tribunnews.com/Ferdinand Waskita)
***