Sertifikasi 200 Guru Terganjal, SK hanya Ditandatangani Disdik

TRIBUNKALTIM.CO, MARTAPURA - Tidak hanya harus berpisah dengan keluarga, mengajar di daerah terpencil memaksa guru harus mengeluarkan biaya hidup yang lebih tinggi.

Tambahan penghasilan di luar gaji pokok sangat dibutuhkan.

Bagi guru berstatus PNS, tidak masalah mereka bisa memproses sertifikasi guru profesi.

Namun, tidak dengan 200 guru kontrak di Kabupaten Banjar yang terganjal proses serifikasi profesi guru disebabkan SK pengangkatan mereka yang hanya ditandatangi Disdik.

Anang Rahmadi, Guru SMPN 1 Paramasan mengatakan, jumlah guru di sekolah itu sebelas orang, lima diantaranya berstatus guru kontrak yang diangkat Disdik.

BACA JUGA: Data Sementara, 1.187 Guru dan Tenaga Kependidikan akan Beralih Status ke Provinsi

Sudah sembilan tahun, dia mengajar di sekolah terpencil tersebut. Honornya dengan status guru kontrak Rp1,1 juta per bulan.

Dengan gaji itu tetap saja tidak mencukupi untuk biaya hidup. Apalagi istri dan anaknya tinggal di Martapura. Untuk itu, mereka mengupayakan bisa memenuhi persyaratan sertifikasi profesi guru.

"Sudah kita urus termasuk NUPTK juga sudah kita penuhi. Namun, tetap profesi guru tidak bisa mereka dapatkan," katanya.

Status sertifikasi guru mereka terganjal, karena SK pengangkatan mereka yang diperbaharui setiap tahunnya hanya ditandatangani Kadis Pendidikan (Kadisdik).