Darurat Narkoba

Granat Desak Wali Kota Beber Nama Pejabat yang Positif Narkoba

Pembeberan nama itu selain tidak melanggar undang-undang, juga dapat memberikan efek jera bagi pegawai negeri lainnya.

Granat Desak Wali Kota Beber Nama Pejabat yang Positif Narkoba
TRIBUN KALTIM/SITI ZUBAIDAH
Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang memberi kejutan kepada 100 orang pegawai saat rakor di Rumah Makan Prima Rasa dengan cara menggelar tes urine, Senin (4/4/2016). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Gerakan Anti Narkotika (Granat) Kaltim mendesak Wali Kota Samarinda segera membeber ke publik dua nama pejabat eselon III di dua SKPD lingkup Pemkot Samarinda yang positif narkoba.

Pembeberan nama itu selain tidak melanggar undang-undang, juga dapat memberikan efek jera bagi pegawai negeri lainnya.

Sebaliknya, ketika ditutup-tutupi justru mengesankan adanya diskriminasi perlakuan hukum. Masyarakat pun akan bertanya-tanya, ada apa sebenarnya.

"UU No 35/2009 tentang Narkotika memberi kelonggaran bagi pemakai narkoba untuk bisa langsung direhabilitasi. Tetapi, persoalan disebutkan atau tidak nama penggunanya merupakan kebijakan dari kepala daerah. Tapi idealnya dibuka saja siapa pejabat yang pecandu narkoba ini. Biar memberi efek jera bagi pegawai lain," kata Ketua Granat Kaltim Herlang Mapatiti di Samarinda, Kamis (26/5/2016).

Baca: Klise. . . Alasan IRT yang jadi Pengedar Narkoba, Jual Sabu buat Beli Beras!

Menurutnya, jika memang ada laporan terkait seseorang sebagai pecandu narkoba, bisa langsung direhabilitasi. Namun, berbeda dengan pecandu yang tertangkap oleh penegak hukum atau yang bersangkutan seorang pengedar.

"Tapi ini kan jelas seorang pejabat yang jadi panutan bagi pegawai lain, seharusnya ada kebijakan khusus," ujar Herlang.

Dia meminta, dua nama tersebut harus ditelusuri lagi, soal keterlibatan lain dengan narkotika, seperti menjadi kurir atau bandar. Ia berharap tetap ada penyelidikan mengenai dua nama tersebut oleh kepolisian.

"Seharusnya BNN Kota bisa melakukan hal itu dengan sendiri, atau kepolisian menindak," jelas Herlang.

Herlang menyebutkan, untuk kasus penelusuran lainnya tidak boleh lepas. Sebab hal tesebut menjadi kewajiban semua pihak.

Halaman
12
Penulis: Siti Zubaidah
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved