Menjadi Diam

SALAM TRIBUN

Menjadi Diam
Oleh ACHMAD BINTORO

KADANG terlintas keinginan untuk diam saja. Cukup duduk manis. Mengawali hari dengan yang ringan-ringan. Menyeruput kopi jahe, misalnya. Membaca koran pun akan selalu dengan perasaan bahagia.

Tak perlu berkerut dahi. Apalagi memaki. Tak perlu harus meragukan segala sesuatu, yang mungkin itu akan membuat orang lain tersinggung.

"Satu musuh itu terlalu banyak. Sedang 1000 kawan masih terasa kurang," kata seorang kawan yang menasihati saya.

Tak terlalu sulit bersikap semacam itu. Toh saya, seperti umumnya masyarakat Kaltim, orang yang bahagia. Ya, begitu setidaknya penilaian BPS. Survei menunjukkan indeks kebahagiaan masyarakat Kaltim selalu tergolong tinggi. Masuk lima besar. Bahkan, mengalahkan warga DKI Jakarta.

Tapi ssttt... jangan bilang-bilang ya. Di sini angka depresi juga sangat tinggi loh.

Masyarakat Riau di peringkat teratas: 72,42 poin (rentang skor 1-100). Maluku dengan indeks 72,12 dan Kaltim 71,45. DKI Jakarta, Riau dan Kaltim dikenal dengan kapasitas fiskalnya yang tinggi. Jakarta adalah provinsi berkapasitas fiskal paling besar. Paling kaya. Tetapi, tentu saja, variabel ekonomi bukanlah penentu kebahagiaan seseorang.

Ini sebabnya indeks kebahagiaan lazim disebut beyond GDP karena diukur bukan hanya berdasarkan ekonomi suatu wilayah. Papua contohnya. Masyarakat di daerah yang berkelimpahan kekayaan SDA ini ternyata justru merasa yang paling kurang bahagia. Skor rerata hanya 60,97. Terendah di antara 34 provinsi.

Menurut KBBI, bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tenteram (bebas dari segala yang menyusahkan. Ia lawan dari sedih. Dalam definisi lain, encyclopedia.com misalnya, disebut sebagai feeling or showing pleasures or contentment. Having a sense of confidence in or satisfaction with a person or situation. Convenient. Fortunate. An event or situation characterized by happiness.

BPS mengukur indeks kebahagiaan hanya berdasarkan tingkat kepuasan kita terhadap 10 kriteria yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

Sayang sekali, dalam survei itu, BPS tidak pernah menanyakan kepada saya, apakah taman kota atau tempat wisata yang dibangun di Samarinda sudah membuat saya merasa happy dalam mengisi leisure activities saya?

Standar kebutuhan warga kota tentu lebih tinggi. Maka, banyaknya warga Samarinda yang berlibur ke luar kota, saya kira bukan semata karena mereka menunjukkan kelasnya sebagai kelompok the have. Ini sekaligus menjadi otokritik terhadap kondisi taman-taman kota yang tersedia di kota ini. Merana. Sepi.

Taman Samarendah misalnya, sudah menghabiskan dana Rp 32 miliar (kabarnya masih kurang Rp 10 miliar lagi untuk finishing), tetap saja tidak mampu membuat orang berucap: wowww! 

Kadang pula saya ingin seperti seorang kawan karib saya. Ia mampu untuk tidak lagi menyatakan sesuatu yang kritis di koran. Perubahan itu terjadi setibanya dari tanah suci Makah. Padahal, sebelumnya ia termasuk yang paling tidak tahan diam. Terutama saat melihat berbagai kebijakan pejabat di provinsi ini yang dianggapnya kurang tepat. Ia seperti telah bertransformasi ke pribadi yang lebih khusyu.

"Kritik dan saran kan tidak harus selalu disampaikan secara terbuka," dalihnya suatu hari, ketika saya mencoba membujuknya untuk kembali mau berkomentar terhadap sesuatu yang sedang menjadi perhatian publik. Dan seperti yang sudah-sudah, ia bergeming. Stop bicara, kecuali terkait masalah syariah.

Suatu pagi saya datang ke pangkalan pungut Sungai Karang Mumus Samarinda. Sedang berbincang dengan sejumlah mahasiswa, mendadak nyelonong seseorang. Ia mengaku pensiunan pegawai negeri sipil di sebuah instansi. Yang menarik adalah ucapannya, begitu tahu saya seorang wartawan.

"Hati-hati. Wartawan itu satu kakinya ada di neraka," katanya membuka pembicaraan. Tanpa basa-basi.

Sejenak saya terdiam. Bulu kuduk saya merinding. Beberapa mahasiswa perlahan meninggalkan kami berdua. Dan seperti tidak mau tahu dengan kekagetan saya atas topik yang tidak biasa ini, bapak berkopiah haji itu segera memberondongkan sejumlah dalil kepada saya.

Menurut dia, apa yang ditulis wartawan bisa berdampak besar. Jika yang ditulisnya tidak benar, atau tak sesuai fakta, akan berpotensi ke fitnah. Bahkan, jika menulis yang benar pun, atau sesuai fakta, tetap berpotensi ke ghibah.

Saya hanya terdiam. Lebih karena saya memang ingin mendengar lebih jauh darinya. Namun orang itu berlalu sebelum menjelaskan semuanya. Kawan saya, Dr Wahyuni Safitri, Dekan Fakultas Hukum UWGM Samarinda datang, dan mengajak saya meriung di ujung jembatan.

***

SAYA beberapa kali berkesempatan menyimak sambutan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Hal yang mengesankan saya adalah ia memiliki daya ingat yang luar biasa.

Ia mampu menyebut angka demi angka, data-data dengan sangat tepat di antara sambutannya yang biasanya lumayan panjang. Apa pun data itu. Terlebih mengenai berbagai angka pencapaian keberhasilan.

Awang Faroek termasuk sedikit pejabat di Tanah Air yang mampu berjam-jam bicara tanpa teks. Tanpa jeda. Selain jago menyanyi. tentunya.

Dan yang lebih mengesankan lagi adalah ia tak pernah absen menyodorkan seabreg prestasi yang diraihnya. Lewat berbagai penghargaan itu dan yang ia gambarkan, Kaltim sepintas memang seperti menjadi daerah tanpa cela. Nyaris sempurna.

Contohnya, soal keterbukaan informasi publik (KIP). Kita mengalahkan DKI Jakarta, daerah yang justru paling banyak melakukan open data (termasuk terkait KUA-PPAS yang sudah dipublikasikan hingga satuan tiga).

DKI terpental, bahkan dari sepuluh besar. Meski demikian, Komisi Informasi (KI) Kaltim bersama Diskominfo Kaltim dengan rendah hati menyatakan bahwa Kaltim masih perlu belajar dari DKI. Loh, kok?

Ya, mungkin saya akan diam saja. Tak perlu menulis.

Mungkin tetap terus melihat, sekedar hanya karena memiliki mata. Mendengar, sekedar karena ada telinga. Tapi, tidak sekarang.

Nanti, ketika pemerintah sudah benar- benar responsif menyikapi keluhan rakyatnya. Nanti, ketika sistem keterbukaan informasi dan penggunaan TI sudah dibangun sedemikian rupa, dan tidak ada lagi rakyat yang terpaksa menggugat di KI.

Ketika kepala daerah sudah memenuhi semua janji politiknya. Nanti, mungkin, saat saya sudah menjadi orang baik.[]