Dijual Bebas, Dinas Kehutanan Tidak Tahu Asal-Usul Kayu

"Kayu dari APL saja bisa ditangkap kalau SKSHH tidak ada. Ini dari hutan lindung, kok nggak ditangkap?" katanya.

TRIBUN KALTIM / NIKO RURU
Polisi Khusus Kehutanan dan aktivis Gabungan Pemuda Pecinta Alam (Gappeta) Borneo menemukan aktivitas illegal logging di dalam kawasan Hutan Lindung Pulau Nunukan. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, Yophie F Wowor mengaku tidak tahu asal usul kayu yang dijual bebas di Pulau Nunukan.

Yophie mengatakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan tidak mengetahui perizinan terkait dengan aktivitas mendatangkan kayu yang dijual tersebut.

"Sama sekali tidak ada izin masuk atau laporan aktivitas di hutan yang kami terima,"ujarnya.

Dia malah balik mempertanyakan, banyaknya kayu olahan yang bisa dijual dengan bebas kepada masyarakat. Padahal, kayu yang berasal dari areal penggunaan lain (APL) saja harus disertai dengan perizinan.

"Kayu dari APL saja bisa ditangkap kalau SKSHH tidak ada. Ini dari hutan lindung, kok nggak ditangkap?" katanya.

Dia menjelaskan, penebangan pohon dalam hutan wajib disertai dengan izin. Tak sampai di situ, perizinan juga harus menyertai saat pengangkutan kayu dari hutan ke tempat lain.

(Baca juga: Janda dan Pelajar Berprestasi Dapat Tali Asih Saat Safari Ramadhan)

“Ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Seperti nota angkutan sebagai bukti legalitas kayu yang diangkut, surat keterangan asal-usul, dan membayar SPHL yang menjadi bukti aktivitas tersebut diketahui pemerintah dan berstatus legal,” ujarnya.

Kenyataannya, kata Yophie, tidak satupun dari penjual kayu di Nunukan yang diketahui mengurus perizinan dimaksud.

Halaman
12
Penulis: Niko Ruru
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved