Industri Kayu dan Kehutanan Merasa Dicueki Pemda. Apa Kata Tiga Ketua Asosiasi Pengusaha Ini?

Sayangnya pemda pun sudah tak pedulikan kami lagi. Seakan-akan mau bangkit lagi atau enggak tak urus.

Industri Kayu dan Kehutanan Merasa Dicueki Pemda. Apa Kata Tiga Ketua Asosiasi Pengusaha Ini?
TRIBUNKALTIM/ACHMAD BINTORO
DISKUSI KECIL - Dari kiri, Ketua ISWA Kaltim Azharin, Ketua APHI Kaltim I Wayan Sujana, dan Ketua Apkindo Kaltim Taufan Tirkaamiana. Mereka terlibat dalam diskusi kecil di kantor MPI Kaltim, Samarinda, Rabu (29/6/2016). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Para pengusaha tidak terlalu berharap muluk bahwa industri perkayuan dan kehutanan di Kalimantan Timur akan bisa kembali berjaya seperti dulu, era tahun 1980-2000. Bagi mereka, untuk saat ini, bisa beroperasi kembali, bangkit dari keterpurukan, lalu berkembang positip, itu saja sudah bagus.

Diperlukan prasyarat yang cukup untuk bisa menggairahkan kembali investor dan mengembalikan kejayaan industri kayu.

Antara lain adanya harga pasar yang menarik, yang tidak sepenuhnya dikendalikan pembeli. Kenyataannya harga di pasar internasional terus menekan mereka. Adanya ketersediaan bahan baku yang cukup, serta hadirnya pemerintah melalui regulasi yang mendukung.

Kondisi saat ini diperberat oleh sikap kepala daerah yang bertahun-tahun ini mereka anggap tidak peduli lagi kepada mereka. Mau bangkit lagi atau tidak terserah. Nyaris tidak ada upaya maupun insentif yang diberikan pemda kepada industri kayu dan kehutanan, yang pernah menjadi penopang utama struktur ekonomi Kaltim.

Demikian benang merah pendapat tiga ketua asosiasi pengusaha perkayuan dan kehutanan di Kaltim, saat diwawancarai TribunKaltim.co, Rabu (29/6/2016).

Ketiganya adalah Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Kaltim M Taufan Tirkaamiana, Ketua Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan indonesia (ISWA) Kaltim Azharin, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Kaltim I Wayan Sujana.

"Dari semua prasyarat itu, pemerintah sesungguhnya punya peran paling besar dalam pengaturan di bagian hulu hingga hilirnya. Sayangnya, justru regulasi-regulasi yang dikeluarkan, yang kelihatannya sempurna, kebanyakan sulit diterapkan di lapangan. Tidak jalan," kata I Wayan Sujana.

"Bukannya kami pesimistis. Kami hanya mencoba realistis. Banyak kendala yang kami hadapi untuk bangkit dan mengembalikan ke zaman keemasan. Semuanya saling terkait," kata Taufan.

"Sayangnya pemda pun sudah tak pedulikan kami lagi. Seakan-akan mau bangkit lagi atau enggak urus. Mereka lebih tertarik mengurus sawit, setelah batubara tidak lagi menghasilkan," tambahnya.

Pada akhirnya, tambah Azharin, setiap instansi di lapangan jalan dengan tafsirnya sendiri-sendiri. Seperti polisi, sudah tahu ada sistem informasi perizinan usaha hasil hutan (SIPUHH) online dalam pengurusan dan penerbitan berbagai dokumen kayu, tetapi masih berpaku pada Inpres No 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan illegal logging.

Halaman
123
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved