Warga Minta Pasar Rp 13,7 Miliar yang Mangkrak Segera Difungsikan

"Segera selesaikan kasus hukumnya. Lalu robohkan dan bangunlah pasar buat masyarakat. Masak pemerintah tidak punya pasar?” katanya.

TRIBUN KALTIM / NIKO RURU
Bangunan pasar induk di Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Warga berharap pasar induk di Jalan Delima, RT 05,  Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan segera difungsikan.

Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Haji Andi Mutamir berharap, pasar senilai Rp 13,7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan 2006-2009 ini, tidak dibiarkan ambruk tanpa bisa dimanfaatkan masyarakat.

 

"Masyarakat meminta jangan dibiarkan begitu saja. Kalau bisa dibangun lagi karena itu bisa menghidupkan perekonomian masyarakat di sekitar situ," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Mutamir mengatakan, tanpa memfungsikan bangunan dimaksud, selain dianggap pemborosan pembangunannya, bangunan menjadi terlantar karena semakin tidak jelasnya status hukum sejak pasar induk masuk proses hukum di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur karena terindikasi korupsi.

"Segera selesaikan kasus hukumnya. Lalu robohkan dan bangunlah pasar buat masyarakat. Masak pemerintah tidak punya pasar?” katanya.

Selain persoalan pasar induk, Tamir juga menerima aspirasi masyarakat agar Polisi Khusus Kehutanan menjalankan tugasnya menjaga Hutan Lindung Pulau Nunukan.

Hancurnya hutan seluas sekitar 3.000 hektare itu dinilai sangat mempengaruhi kualitas maupun kuantitas air permukaan yang menjadi bahan baku produksi air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Nunukan.

"Mereka merasakan dampak dari kerusakan hutan. Jadi mereka meminta minimal reboisasi dilakukan dan perambahan hutan dihentikan," ujarnya.

Warga juga mempertanyakan klaim Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap lahan yang selama ini sudah dikuasai warga di Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan.

“Masyarakat bingung karena kepemilikan sertifikat mereka terhadap lahan dengan luasan berhektar di kawasan itu justru dianulir pemda. Bahkan pemda mengklaim tanah di Mansapa adalah bagian dari salah satu aset pemda,” ujarnya.

Asprasi yang ditampungnya itu segera disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan. Dia mengatakan, DPRD harus segera bersikap.

 "Semua sudah saya masukkan dalam pokok-pokok fikiran, semua segera dibuat laporannya kepada Bupati,” katanya. (*)

***

Perbarui informasi terkini, unik, dan menarik melalui medsos.

Join BBM Channel, invite PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co, follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim


Penulis: Niko Ruru
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved