Penyidik Kejari Dalami Hasil Audit BPK

Paket proyek jalan tidak sesuai kontrak tetapi tetap dibayar.

Penyidik Kejari Dalami Hasil Audit BPK
NET
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan sedang mendalami hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembangunan jalan lingkar di Pulau Nunukan. Proyek tersebut dinilai berpotensi merugikan keuangan daerah hingga Rp 3,16 miliar.

"Kami pelajari datanya. Karena kami baru dapat hasil auditnya," kata Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, I Made Sudiatmika, Selasa (19/7/2016).

Dijelaskan, proyek tahun jamak pembangunan jalan sepanjang 5,5 kilometer itu nilainya mencapai sekitar Rp 100 miliar dengan tahun pekerjaan 2013-2014. Proyek tersebut dikerjakan PT Tujuh Wali Wali.

Badan Pemeriksa Keuangan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 yang melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD menyebutkan, bahwa paket proyek jalan tidak sesuai kontrak tetapi tetap dibayar.

(Baca juga: Duh. . . Kades Sebut Warga Lumbis Ogong Dapat Duit dari Malaysia)

Badan Pemeriksa Keuangan juga menegaskan, kontraktor proyek jalan pantai tidak menyetorkan dan/atau pejabat pelaksana teknis kegiatan tidak mencairkan jaminan pelaksanaan proyek, ketika kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Denda keterlambatan yang tidak disetorkan ke kas daerah mencapai Rp.3,16 miliar.

"Ini yang sedang kami dalami, kami telusuri dulu, bagaimananya kan nanti itu?” kata Made menjelaskan rencana pendalaman hasil audit yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan pada Seftember 2015.

Pada halaman 85 dan 88 dijelaskan, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya dua paket proyek di Kalimantan Utara yang merugikan keuangan daerah senilai kurang lebih Rp 11 miliar.

Selain di Kabupaten Nunukan, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kasus yang sama pada proyek peningkatan jalan di Kabupaten Bulungan. Di sana terjadi kelebihan pembayaran akibat selisih volume atas realisasi yang nilainya mencapai Rp. 8,4 miliar.

Proyek peningkatan jalan yang disoal Badan Pemeriksa Keuangan adalah paket tahun jamak pembangunan jalan dari Tanjung Selor menuju Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat.

Paket pekerjaan jalan dari Desa Pejalin menuju Desa Antutan dan jalan tembus dari Tanjung Palas menuju Desa Salimbatu.

Proyek itu dikerjakan sejumlah kontraktor diantaranya PT Sumber Baru Pratama (SBP) yang mengerjakan paket Jalan Antutan menuju Pejalin, Kecamatan Tanjung Palas sepanjang 7 kilometer dengan nilai kontrak Rp 22 miliar . (*)

***
Perbarui informasi terkini, unik, dan menarik melalui medsos.
Join BBM Channel, invite PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co, follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim


Penulis: Niko Ruru
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved