Ketua FKUB: Kami Takut Kuasai Hutan Lindung

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Tak hanya aktivis lembaga swadaya masyarakat dan perkumpulan yang bergerak dibidang lingkungan, para tokoh agama juga dibuat pusing dengan keadaan Hutan Lindung Pulau Nunukan yang semakin kritis.

Pada Seminar Lingkungan Hidup, Selamatkan Hutan Lindung Pulau Nunukan yang digelar Gappeta Borneo, Senin (25/7/2016) di Hotel Lenfin, Kecamatan Nunukan, tokoh agama juga angkat bicara mengkritik pemerintah dan aparat penegak hukum yang terkesan membiarkan kerusakan Hutan Lindung Pulau Nunukan.

“Padahal kita masyarakat Nunukan ini sangat prihatin melihat hutan lindung. Akhir-akhir ini, kalau kita melihat kemarau datang, itu masyarakat teriak. Hanya bisa teriak saja. Tetapi kami mau mengadu ke mana? “ kata Hermansyah R, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nunukan.

Dia mengatakan, masyarakat selama ini bukan tidak bereaksi terhadap kerusakan hutan yang terjadi saat ini. Sebagai mantan Sekretaris Desa Nunukan Timur, Hermansyah sejak lama sudah ‘meneriakkan’ upaya penyelamatan Hutan Lindung Pulau Nunukan.

“Kami teriak-teriak sehingga waktu itu ada program pemerintah pusat agar masyarakat di hutan lindung itu pindah untuk mengikuti kegiatan transmigrasi, pertama sekali,” ujarnya.

Saat itu, warga yang jumlahnya masih hitungan jari memang menolak pindah dari kawasan Hutan Lindung Pulau Nunukan. Sejak itu, kerusakan terus menerus terjadi hingga kini di dalam kawasan Hutan Lindung Pulau Nunukan.

Hermansyah mengungkapkan, di dalam kawasan Hutan Lindung Pulau Nunukan ada aktivitas illegal logging, pembukaan perkebunan kelapa sawit, hingga pembukaan akses jalan.

“Terutama akses jalan ini membuka pintu orang melanggar aturan. Kita tanya siapa yang membuat jalan? Anggaran apa yang dipakai? Siapa yang tidak tahu? Semua orang tahu. Cuma kita masyarakat biasa tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.

Dia heran karena aturan sudah jelas melarang aktivitas illegal logging, pembukaan perkebunan kelapa sawit, hingga pembukaan jalan tanpa izin. Namun tidak ada upaya hukum yang dilakukan terhadap para pelaku.

(Baca juga: Melapor ke Menteri, Gappeta Borneo Beberkan Perusak Hutan)

“Padahal jangankan membawa traktor di sana, kita masuk di sana sudah melanggar aturan. Memetik daun saja melanggar aturan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak tegas. Aparat tidak tegas. Pemerintah tidak tegas,” ujarnya.

Antar instansi pemerintah juga terlihat tidak kompak. Sehingga masyarakat yang tidak mengerti aturan, apalagi untuk kepentingan ekonomi, dengan bebasnya membuka lahan di dalam kawasan Hutan Lindung Pulau Nunukan.

“Padahal kalau misalnya bebas di hutan lindung, kamilah yang pertama kali menguasai hutan di sana. Karena apa? Kami lahir di Nunukan. Tetapi kami tidak mau, takut kami dengan aturan. Masyarakat Nunukan takut dengan aturan,” ujarnya. (*)

***

Perbarui informasi terkini, unik, dan menarik melalui medsos.

Join BBM Channel, invite PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co, follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim