Polemik Menteri

Tunggu Penjelasannya, Pemerintah Bahas Status Kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar

Arcandra disebut sudah menjadi warga negara Amerika Serikat sejak Maret 2012. Wapres meminta agar publik menunggu penjelasan pemerintah.

Tunggu Penjelasannya, Pemerintah Bahas Status Kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar
Kompas.com/ Estu Suryowati
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar saat perbincangan dengan media, di kantornya, Jakarta, Jumat (29/7/2016) 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan pemerintah tengah membahas tuduhan yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar soal stastus kewarganegaraannya.

Arcandra disebut sudah menjadi warga negara Amerika Serikat sejak Maret 2012. Wapres meminta agar publik menunggu penjelasan pemerintah. Hal itu disampaikan Kalla seperti dikutip Kompas, Minggu (14/8/2016).

Sejak Sabtu (13/8/2016) pagi, sejumlah pesan berantai melalui WhatsApp beredar di antara pers. Isinya mempertanyakan integritas Arcandra yang dinilai memiliki posisi penting di sektor ESDM, tetapi memiliki kewarganegaraan AS.

Saat dilantik Rabu (27/7/2016), Arcandra sudah memegang paspor AS setelah melalui proses naturalisasi pada Maret 2012 dengan mengucapkan sumpah setia kepada AS.

Karena Indonesia belum mengakui dwikewarganegaraan, secara hukum Arcandra dinilai sudah kehilangan status WNI-nya.

Bahkan, disebutkan, sebulan sebelum menjadi warga negara AS, Februari 2012, Arcandra mengurus paspor RI kepada Konsulat Jenderal RI di Houston, AS, dengan masa berlaku lima tahun.

BACA JUGA: Apa yang Akan Dilakukan Pemerintah RI? Batas Waktu yang Diberikan Abu Sayyaf Tinggal 1 Hari

Tercatat, sejak Maret 2012, Arcandra melakukan empat kunjungan ke Indonesia dengan menggunakan paspor AS.

Namun, saat Arcandra dilantik sebagai Menteri ESDM, dia menggunakan paspor RI yang secara hukum sudah tak sah dipakainya.

Terkait hal itu, Arcandara dinilai melanggar UU No 6/2011 tentang Keimigrasian, UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan, serta UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara karena dinilai melawan hukum dan membohongi Presiden dan rakyat Indonesia terkait status kewarganegaraannya.

Halaman
123
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved