12 Tahun Pembunuhan Munir

Peneliti: Mengungkap Dalang Pembunuhan Munir adalah Beban Moral Politik bagi Jokowi

Jokowi punya beban karena kasus pembunuhan Munir terjadi saat presidennya Megawati dan PDI-P menjadi partai yang berkuasa saat itu

Peneliti: Mengungkap Dalang Pembunuhan Munir adalah Beban Moral Politik bagi Jokowi
Kompas.com/Ihsanuddin
Presiden Joko Widodo memberikan pidato hari kemerdekaan di Sidang Paripurna DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016). 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib dibunuh, hari ini, tepat 12 tahun yang lalu,.

Pembunuhan Munir dilakukan dengan racun yang diduga dimasukkan ke dalam makanan atau minumannya, saat penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam dengan pesawat Garuda Indonesia GA 974 pada 7 September 2004.

Namun, hingga saat ini dalang pembunuhan Munir masih belum terungkap. Publik tidak pernah mengetahui secara pasti siapa yang menjadi aktor intelektualnya dan kenapa Munir dibunuh.

Koordinator peneliti Imparsial, Ardi Manto mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM), termasuk kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

"Secara moral politik, Jokowi punya beban karena kasus pembunuhan Munir terjadi saat presidennya Megawati dan PDIP menjadi partai yang berkuasa saat itu," ujar Ardi saat ditemui di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (6/9/2016).

BACA JUGA: Tak Punya Anggaran Beli Solar, Pelayanan e-KTP Berhenti Kalau Mati Listrik

Seharusnya, kata Ardi, jika Jokowi benar-benar ingin bebas dari beban masa lalu, maka dia harus berani membersihkan lingkungan di sekelilingnya dari orang-orang yang diduga terlibat kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Menurut Ardi, saat masa kampanye pilpres, Jokowi pernah berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM jika terpilih menjadi presiden.

Jokowi pun menyebut kasus pembunuhan Munir dan hilangnya seniman Wiji Thukul yang akan menjadi perhatiannya. Secara ekspisit kedua kasus tersebut tercantun dalam Nawacita.

"Jangan sampai masyarakat menganggap itu hanya janji kosong dan anggapan Presiden dikendalikan oleh orang di sekelilingnya yang memiliki catatan buruk soal HAM," kata Ardi.

Halaman
123
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved